Pancasila, Rakyat dan Machiavelli

Pancasila, Rakyat dan Machiavelli

NABI Muhammad  bertitah “manusia terbaik adalah manusia yang perannya memberi manfaat bagi orang lain” atau “manusia yang bisa mendapatkan cinta Allah dan sesama manusia adalah manusia yang tidak serakah pada hak-hak manusia lainnya”

Frasa terpenting dari sabda Nabi itu adalah “tidak serakah”. ”Tidak serakah ini bisa bermakna, apa yang sudah menjadi hak orang lain wajib dihormati, dilindungi, dan diapresiasinya, atau apa saja yang sudah digariskan sebagai hak sesama, haruslah dijaga dari sepak terjang pemilik tangan-tangan jahat yang berusaha merampas atau mendestruksikannya

Kalau dibaca dari sudut kehidupan  mutakhir “selebriti kekuasaan” di negeri ini, maka apa yang terpotret sebenarnya menampakkan peran elitis yang berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadaban, keadilan, dan kerakyatan, padahal nilai-nilai ini merupakan  substansi Pancasila.

Faktanya, realitas yang mudah terbaca dewasa ini adalah gaya hidup kelompok elitis yang larut dalam pemberhalaan  atau penahbisan kekuasaan dan kesenangan, serta “syahwat” memburu kekayaan dengan cara “mendemagogisasi” atau mengelabuhi pembiayaan program-program pembangunan atau aktifitas pemerintahan.

Mereka itu masuk dalam jebakan “syahwat”  yang menuntut selalu survive atau terjaga keberlanjutan peran-peran populer yang dimainkan, yang tidak ingin kalah atau dikalahkan dalam kompetisi yang serba liat, liar, dan menghalalkn segala cara (permisif) atau meminjam istilah Nicollo Machiavelli dengan “het doel heiling de middelen”  (cara apapun dianggap sah dilakukan asalkan keinginan tercapai).

Dalam paradigma Machiavelli tersebut, politisi memang dipacu dan dipicu untuk jadi pemburu (oportunis) yang “tidak perlu” Pancasilais, yang membuatnya harus bisa memenangkan “olimpiade” mengendarai dan mengemudikan kekuasaan atau jabatan, meski untuk kepentingan ini, berbagai bentuk cara harus diberi tempat liberal supaya segala target (keserakahan) bisa dipenuhinya.

Dalam kompetisi yang sangat tajam tersebut, otomatis waktu, aktifitas, dan lokus, serta fokus gaya hidupnya lebih diberhalakan  pada “syahwat” memenangkan pertarungan dan mengalahkan hajat sejati yang lainnya.

Waktu yang tersita di lingkaran komunitas serba elit dengan gaya hidup bercorak pemujaan piramida sosial hedonitas dan sekuleritas ini, tentulah setiap elitis kekuasaan merasa dituntut beradaptasi dengannya atau bahkan memaksakan diri untuk larut mengikuti irama represi kultur rezim di lingkungan yang membentuknya.

Mereka sebenarnya  paham kalau perampasan atau perampokan hak orang rakyat lewat “politisasi” anggaran negara misalnya bukan hanya sebagai dosa secara privat kepada Tuhan,  tetapi juga sebagai wujud dosa public, yang nota bene paradoksal dengan Pancasila.

Ketika seseorang terjerumus seperti

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA