Heboh, Banner BPJS RSSA Viral, Warga Bingung

  • 02-05-2018 / 23:44 WIB - Editor: vandri battu
  • Uploader:slatem
Heboh, Banner BPJS RSSA Viral, Warga Bingung Unit Pelayanan BPJS Malang kemarin harus memberi penjelasan detail kepada dua rumah sakit akibat informasi pembatasan layanan kegawatdaruratan. (Dicky Bisinglasi/MP)

MALANG - Warga Malang Raya dibikin cemas dan bingung oleh informasi pembatasan layanan BPJS Kesehatan. Heboh karena viral di grup whatsapp, BPJS Pusat di Jakarta sampai turun tangan. Apalagi sejumlah rumah sakit (RS) meminta klarifikasi dan kejelasan informasi ke BPJS. 

Kisruh informasi pembatasan layanan BPJS itu berawal dari  banner di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). Isinya berupa pemberitahuan tentang kasus-kasus kegawatdaruratan yang ditanggung BPJS hanya enam kriteria saja. Disebutkan pula, kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Mei. Pengumuman ini pun tersebar. 
Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Malang dr H Munaqib MM AAAK mengetahui heboh tentang informasi keliru itu berawal dari banner yang dipasang di RSSA.

 “Banner tersebut kebetulan dibuat oleh teman-teman RSSA yang hanya cuplik Peraturan BPJS No 1 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 2 saja. Dan mungkin karena membaca juga tidak utuh kesannya sekarang jadi heboh,” papar Munaqib kepada Malang Post. 

Informasi pembatasan layanan BPJS tersebut langsung direspon. Kemarin BPJS menggelar pertemuan dengan RSSA. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meluruskan informasi keliru yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. 

“Iya tadi (kemarin) kita rapat di RSSA. Kebetulan tidak bertemu langsung dengan Kepala Pelayanan Medis (Yanmed) dan Direktur RSSA. Kami bertemu dengan beberapa dokter serta humasnya,” paparnya.

Hasil pertemuan, kata Munaqib, banner yang berisi pemberitahuan pelayanan BPJS di RSSA ditarik. Kemudian akan ditambah pasal yang menegaskan, yakni Pasal 2 dan 3 Peraturan BPJS No 1 Tahun 2018. Harapannya agar tidak ada lagi informasi yang membingungkan publik. 

Menurut Munaqib, isi banner tersebut tidak hanya diperbincangkan di beberapa grup sosial media dan whatsapp. Ia bahkan sempat dikontak sejumlah rumah sakit hanya untuk meminta penjelasan.  “Saya dihubungi RS Baptis (Batu) dan RS Hermina tadi (kemarin). Mereka tanya apa ada yang berubah dari peraturan itu?,” ungkapnya.

Warga juga menanyakan kepada Malang Post tentang persoalan tersebut. Sebab mereka bingung karena adanya informasi, tentang pembatasan pelayanan BPJS yang sempat viral.  

Hal ini dipertanyakan karena peraturan BPJS No 1 Tahun 2018 sebenarnya sudah mulai dijalankan oleh rumah sakit sejak Februari. BPJS maupun rumah sakit menjalankan tanpa masalah dan pelayanan kasus kegawatdaruratan ditangani sepenuhnya oleh BPJS.

Tidak hanya mengadakan rapat dengan RSSA, informasi yang beredar di kalangan masyarakat akibat banner RSSA ini  turut mengundang perhatian BPJS pusat.

Munaqib

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA