Heboh, Banner BPJS RSSA Viral, Warga Bingung

  • 02-05-2018 / 23:44 WIB - Editor: vandri battu
  • Uploader:slatem
Heboh, Banner BPJS RSSA Viral, Warga Bingung Unit Pelayanan BPJS Malang kemarin harus memberi penjelasan detail kepada dua rumah sakit akibat informasi pembatasan layanan kegawatdaruratan. (Dicky Bisinglasi/MP)

menjelaskan bahwa kemarin pun terbit surat pemberitahuan resmi dari Humas BPJS Kesehatan pusat di Jakarta terkait beredarnya banner tersebut. Pemberitahuan tersebut terbit 2 Mei 2018 dengan nomor 5662/I.2/0518 tertanda Kepala Humas BPJS Nopi Hidayat.

Terdapat 3 poin dalam surat pemberitahuan itu. Poin pertama berbunyi: Banner dalam foto tersebut tidak dibuat oleh BPJS Kesehatan.  Poin kedua: Pada dasarnya, informasi tersebut mengacu pada Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat. Peraturan ini merupakan turunan dari Perpres No 12 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa ketentuan penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Kemudian di poin ketiga tertulis, ‘sehubungan dengan hal tersebut, secara medis penentuan apakah seseorang dinilai mengalami kasus gawat darurat sebagaimana kriteria penilaian tersebut, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di IGD’. 

“Kriteria dalam banner tersebut memang kriteria kegawatdaruratan yang dimaksud. Yang berhak menentukan gawat darurat adalah dokter. Tetapi BPJS tetap mengcover seluruh kasus kegawatdaruratan dari hasil pemeriksaan medis dokter,” lanjut Munaqib.

Ia berharap banner tersebut ditambahi pasal 2 dan 3 Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2018 oleh RS Saiful Anwar. Sehingga tidak menimbulkan kembali isu pembatasan layanan yang beredar sebelumnya. 

Sementara itu, terkait banner tersebut, Kabid Pelayanan Medis RSSA dr Syaifullah Asmi Ragani  mengatakan pihaknya hanya mengutip peraturan BPJS No 1 Tahun 2018. “Infonya sudah jelas. Kami tidak mengurangi atau menambahi,” katanya.
Ia memastikan RSSA melayani semua kasus kegawatdaruratan. Tentunya, lanjut dia, jika pasien telah terbukti memenuhi enam kriteria kegawatdaruratan yang tertera dalam peraturan baru tersebut. “Kegawatdaruratan akan dinilai oleh dokter kami.

Kalau memang memenuhi kriteria yang tertera akan ditanggung BPJS,” tegasnya saat dihubungi Malang Post kemarin.
Ia juga menanggapi masalah informasi pada banner yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. “Kalau masyarakat bingung seharusnya bertanya pada pihak BPJS langsung,” tegasnya. Sebab menurut dia, peraturan BPJS itu berlaku di seluruh Indonesia.

Pantauan Malang Post, terdapat tiga banner pemberitahuan di UGD RSSA yang terpampang di dalam maupun luar ruangan. Banner tersebut menginformasikan ada enam kasus yang ditanggung BPJS. Di antaranya yang mengancam nyawa, terdapat gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi serta adanya penurunan kesadaran. Selain itu, pasien dengan gangguan Hemodinamika dan yang memerlukan tindakan segera. Yakni suatu kondisi yang harus ditangani agar tidak melewati Golden Period (kurang dari enam jam). Apabila melewati akan menyebabkan kerusakan organ yang permanen atau kematian.

Kasus terakhir yang tertera yakni pasien yang memiliki gejala psikotik akut atau panic attack yang membahayakan atau kegawatdaruratan lain di bisang Psikiatri. Di bawah penjelasan tersebut tertulis bahwa di luar kasus-kasus tersebut, tidak ditanggung BPJS atau pembayaran umum. “Informasi lebih lanjut hubungi kantor BPJS,” tambah informasi dalam banner tersebut.

Direktur RSSA dr. Restu Kurnia Tjahjani juga menjelaskan, pihaknya tidak membatasi pelayanan kegawatdaruratan bagi peserta BPJS di RSSA. “Semua kasus kegawatdaruratan di RSSA ditanggung oleh BPJS,” ujarnya. Namun menurutnya, kasus tersebut harus benar-benar tergolong gawat darurat yang diketahui dari hasil pemeriksaan oleh dokter.  (ica/mg6/van)  

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA