Pemborosan, Kacab Diknas Batu Dihapus

  • 04-05-2018 / 10:32 WIB - Editor: Mahmudi
  • Uploader:slatem
  • dibaca:604
Pemborosan, Kacab Diknas Batu Dihapus HEMAT: Budi Supriyanto yakin penghapusan beberapa UPT akan menguntungkan masyarakat. (HARY SANTOSO/MALANGPOST)

SURABAYA – Kementerian Dalam Negeri minta Pemprov Jatim segera melakukan perampingan organisasi (lembaga). Sebab, jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pemprov Jatim dinilai memboroskan anggaran (inefisiensi).
‘’Dua kali suratnya dilayangkan ke kita (Pemprov Jatim). Surat kedua 7 Maret 2018 lalu. Malah harusnya, tahun 2018 ini, sudah dirampingkan,’’ tandas Budi Supriyanto, Kabiro Adminitrasi Organisasi Pemprov Jatim di kantornya, kemarin siang.
Secara bertahap, kata Budi, bironya sudah melakukan pendataan. Bahkan, bulan Mei ini, hasil pendataan segera diserahkan ke Gubernur Jatim. ‘’Keputusan akhir di pak gubernur. Kita hanya mendata saja,’’ ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jatim memiliki sedikitnya 251 UPT termasuk kantor cabang (kacab).  Sesuai pendataan tim Biro Organisasi diusulkan 40 UPT dan kacab harus dihapus. ‘’Ditutup. Dihilangkan. Atau yang paling pas 40 UPT disesuaikan,’’ kilah Budi.
Sebagai contoh, Budi menyebut UPT milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim yaitu UPT Transmigrasi di Jl. Margorejo. UPT ini layak dihapus karena Disnaker Jatim sudah jarang memberangkatkan transmigran dari Jatim.
‘’Padahal, setiap tahun, anggaran kegiatan untuk UPT ini (UPT Transmigrasi) selalu diusulkan. Anda tahu, cari transmigran yang mau transmigrasi sulit sekali. Makanya, UPT ini kita usulkan untuk dihilangkan,’’ katanya.
Penghapusan paling banyak, papar Budi, dialami Dinas Pendidikan Jatim. Dinas milik Saiful Rahman itu, saat ini, memiliki 31 kacab di Jatim. Akibat perintah Mendagri ini 7 kacab diusulkan untuk dihaus. Tidak itu saja. Tiga UPT milik Dinas Pendidikan Jatim disisakan hanya 1 UPT saja.
Kacab Dinas Pendidikan yang dihapus antara lain Kacab Surabaya, Bondowoso, Trenggalek, Ngawi dan Batu. ‘’Kantor pusat Dinas Pendidikan di Surabaya, masa buka kacab juga di Surabaya. Terus Batu kan kecil, masa dibuka kacab juga,’’ sindir Budi sembari tersenyum.
Menurut dia, sedikitnya 600 ASN (Aparat Sipil Negara) akan kehilangan job. Artinya, mereka akan dikembalikan ke masing-masing induknya. Jumlah 600 itu diasumsikan ada 40 UPT dan Kacab minimal memiliki 15 orang pegawai.
‘’Bagaimana pejabat yang kehilangan kursinya karena UPT-nya dihapus? Ya kita kembalikan ke masing-masing kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Karena mereka yang tahu kebutuhan rumah tangganya,’’ ucap Budi.
Ditanya soal berapa penghematan anggaran yang dicapai, Budi secara hati-hati lalu menghitungnya. Jika masing-masing UPT dan Kacab anggarannya Rp 3 miliar per tahun, maka penghematan minimal

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA