Gaperoma Desak Pemerintah Tangguhkan Kebijakan Cukai 2019

  • 12-07-2018 / 19:56 WIB - Editor: Bagus ary
  • Uploader:slatem
  • dibaca:146
Gaperoma Desak Pemerintah Tangguhkan Kebijakan Cukai 2019 Johny SH, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma). (Ist)

MALANG-Road map serta kenaikan tarif cukai dengan kumulasi golongan rokok dalam PMK No. 146/2017, bakal berdampak untuk industri hasil tembakau (IHT) di Malang. Jika Gappri meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan dalam PMK tersebut. Maka Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma) meminta agar kebijakan soal penyederhanaan layer dan kumulasi golongan ditangguhkan dulu.

Hal ini ditegaskan Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma), Johny SH kepada Malang Post Online. Kata dia, kebijakan itu bakal menjadi pukulan bagi industri. Saat ini, Gaperoma menaungi 18 pabrikan sebagai anggota, dengan jumlah tenaga formal tak kurang dari 22 ribu orang.

“Ditunda atau ditangguhkan dulu kita melihat pasar. Rokok semakin mahal karena ikuti tarif cukai yang tinggi. Padahal saat ini pasar dan daya beli menurun,” ungkap Johny di kantor Gaperoma Jalan Bromo 25 Kota Malang.

Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) misalnya, akan dikumulasi golongannya. Di pasal 2 dan pasal 3 PMK No. 146/2017, disebutkan penggolongan pengusaha pabriknya akan dihitung berdasarkan penjumlahan produksi keduanya. Kemudian tarif cukai ditentukan dari hasil penjumlahan tersebut yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019.

“SKM dan SPM itu ada golongan I dan II, sesuai dengan batasan jumlah produksinya. Golongan I SKM dan SPM produksinya lebih dari 3 miliar batang, sedangkan golongan II tidak lebih dari 3 miliar batang,” urai Johny.

Jika produksi SPM dan SKM dalam satu pabrik dikumulasikan, maka ada sejumlah pabrik yang golongannya naik ke I. Artinya pabrikan harus kena tarif cukai sesuai dengan golongan I. Dari situ muncul kenaikan tarif cukai yang berlipat ganda. Misalnya tarif SKM golongan 2b Rp 370

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA