Korupsi, Episode Yang Tak Ada Habisnya

  • 22-07-2018 / 16:11 WIB - Editor: rosida
  • Uploader:irawan
Korupsi, Episode Yang Tak Ada Habisnya

KORUPSI yang semakin hari semakin marak terjadi dari berbagai era kepemimpinan. Korupsi bak sinetron berepisode-episode yang tak kunjung berakhir ceritanya.  Mulai dari sebelum kemerdekaan sampai era reformasi, korupsi terus ada di negeri yang tercinta ini.  

Sebelum kemerdekaan, gejala munculnya korupsi dan berbagai penyimpangan lain mulai dilakukan oleh para bangsawan, maupun raja. Yang ternyata juga dilakukan penjajah seperti Portugis, Inggris dan Spanyol. Lanjut ke masa orde lama, berbagai lembaga atau badan yang bertugas untuk memberantas korupsi pun dibentuk.

Misalnya Panitia Retoolong Aparatur Negara (Paran). Namun, tidak cukup sampai disitu saja, tahun 1963 melalui Kepres No 275 pemberantasan korupsi dilakukan dengan menunjuk Nasution sebagai Menkohankam/Kasab sebagai ketua dan dibantu oleh Wiryono Prodjokusumo.

Hasilnya cukup mencengangkan, kurang lebih Rp 11 miliar uang negara yang dapat diselamatkan dalam waktu tiga bulan dibentuknya lembaga yang dikenal dengan istilah Operasi Budhi itu. Tak kalah dengan orde lama, pada orde baru pun dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung.

Namun, kinerja TPK yang dirasa tidak serius dalam memberantas korupsi, akhirnya menimbulkan unjuk rasa dari para mahasiswa di tahun 1970. Pada era reformasi pun tak kalah banyaknya. Era penuh harapan untuk terjadi perubahan (reformasi) ternyata menimbulkan statement “masih enak zamanku toh” yang merujuk pada perkataan fenomenal Presiden Soeharto.

Pada era BJ Habibie pun membentuk badan yang diharapkan dapat memberantas korupsi seperti Komisi Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negra (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ataupun Lembaga Ombudsman. Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) juga dibentuk pada era Abdurrahman Wahid.

Namun, kasus korupsi tetap saja terjadi pada era-era setelahnya. Bahkan, semakin menjadi-jadi. Tak cukup hitungan ratusan juta, miliyar sampai triliun uang negara telah ‘dimakan’ oleh para tikus elite pemerintahan.  Masih lekat dalam ingatan kita, terkait kasus mega korupsi e-KTP yang melibatkan sederet nama orang.

Para penerima aliran dana korupsi e-KTP tersebut berani dibeberkan oleh Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang merupakan keponakan Setya Novanto. “Rinciannya, USD 1 juta untuk Chairuman (Harahap);pertama 500 (ribu USD) berikutnya 1 juta (USD), terus ke Pak (Melchias Marcus) Mekeng USD 1 juta, terus ke Pak Agun (Gunandjar) USD 500 ribu dan USD 1 juta, terus Jafar (Hafsah) USD 100 ribu, ke Ibu Nur (Ali) Assegaf USD 100 ribu,”

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA