Warga Korut Kurang Gizi, DK PBB Mau Ringankan Sanksi

  • 03-08-2018 / 15:04 WIB - Editor: buari
  • Uploader:buari
Warga Korut Kurang Gizi, DK PBB Mau Ringankan Sanksi Dewan Keamanan PBB siap untuk mendukung proposal Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk menghapus beberapa sanksi keras terhadap Korea Utara

AMERIKA SERIKAT- Dewan Keamanan PBB siap untuk mendukung proposal Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk menghapus beberapa sanksi keras terhadap Korea Utara (Korut). Hal ini dilakukan demi membantu warga Korut akibat kekurangan gizi karena sanksi yang diberlakukan.

Krisis kemanusiaan Korut telah menyebabkan sekitar 10 juta orang, hampir setengah dari populasi, kurang gizi. Data ini dilaporkan oleh pejabat PBB. Ini juga menyebabkan penurunan produksi pangan pada tahun lalu.

Resolusi PBB menetapkan bahwa sanksi tidak boleh mempengaruhi bantuan kemanusiaan. Namun, organisasi bantuan berpendapat perdagangan yang ketat dan langkah-langkah perbankan menciptakan hambatan birokrasi dan memperlambat aliran pasokan vital.

Proposal AS ini diajukan pada tahun lalu, mengenai instruksi yang jelas mengenai sanksi Korut. Setelah berminggu-minggu negosiasi, komite sanksi PBB diharapkan memberikan persetujuan akhir terhadap pedoman baru.

Setelah disetujui, pemberitahuan akan dikirim ke 193 negara anggota PBB oleh komite. "Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang mekanisme pembebasan bantuan kemanusiaan yang komprehensif," bunyi dokumen tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korut.

Setelah Rusia dan Tiongkok mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meringankan sanksi, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, PBB seharusnya tidak melakukan satu hal pun sampai Korut mengambil tindakan untuk membongkar program nuklir dan rudalnya.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan, bahwa kegiatan untuk kemanusiaan di Korut akan terus dilanjutkan. Namun, yang lainnya akan ditinjau ulang.

"Amerika Serikat telah sangat jelas bahwa kami akan terus menegakkan sanksi saat ini sampai kami mencapai denuklirisasi akhir Korut yang sepenuhnya, diverifikasi sepenuhnya," kata pejabat itu.

Ditanya tentang pedoman baru, seorang pejabat Belanda, berbicara sebagai ketua komite sanksi dengan mengatakan, "Kami ingin menjelaskan bahwa ini adalah tentang meringankan proses, bukan tentang mengurangi sanksi," katanya.(iml/JPC/bua)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA