Heboh Pungli LKS di SDN Tumpang 6

  • 06-08-2018 / 15:24 WIB - Editor: marga
  • Uploader:dinda
Heboh Pungli LKS di SDN Tumpang 6 SEPI: Kondisi SDN Tumpang 6 yang tampak sepi dan foto postingan di Facebook yang mengeluhkan pungutan oleh sekolah bersama komite.

TUMPANG- Praktik pungutan liar atau pungli kembali terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Malang. Kali ini, wali murid SDN Tumpang 6 mengeluhkan pungli LKS dan seragam yang dilakukan oleh sekolah bersama komite sekolah tersebut.  

Keluhan tersebut, disampaikan orang tua wali murid melalu salah satu grup di Facebook, kemarin. Saat memosting keluhan tersebut, juga disampaikan dua foto bertuliskan berupa nominal pungutan LKS dan seragam sekolah.  

Dalam foto itu, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dibebani biaya tambahan berupa pembelian LKS. Sedangkan nominal pembelian LKS untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3 sebesar Rp 97.000 per siswa orang untuk satu semester.

Sedangkan untuk kelas 4 dan kelas 5 ditarik biaya sebesar Rp 124.000 per siswa untuk satu semeter dan kelas 6 ditarik biaya sebesar Rp 132.000 per siswa untuk satu semester. Selain itu, orang tua wali murid juga ditarik  untuk membeli dua jenis seragam.  

Sedangkan nominal untuk seragam batik sebesar Rp 150.000 plus topi dan seragam olahraga Rp 70.000. Dalam foto itu juga tertulis waktu biaya untuk membayar LKS dan seragam tersebut, diserahkan tiap hari Sabtu.

Adanya edaran ini, sontak wali murid mengeluh. “Isuk-isuk lur wes oleh daftar belonjo anak. Sekolah saiki koyok wong bakulan ae henok leren biaya,” tulis salah satu akun Facebook yang mengeluhkan Pungutan tersebut.

Peristiwa ini, dikritisi oleh Koordinator LSM Pro Desa Ahmad Kusaeri memastikan apa yang disampaikan melalui Facebook itu merupakan pungli. “Adanya tarikan LKS itu sudah masuk pungli. Saya mendorong untuk tim Saber Pungli menindaklajuti hal tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, larangan sekolah maupun komite untuk jual beli LKS seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 Ayat 1.

Sehingga, tidak boleh dilakukan pungutan terhadap siswa yang sebagaimana ditujukan penggunaannya untuk membeli buku LKS. “Tindakan semacam ini sudah masuk pelanggaran dan bisa diusut oleh pihak berwajib. Apapun alasannya, tidak boleh ada pungli itu,” tegas Kusaeri.

Menurut dia, metode pungli mayoritas mengatasnamakan komite sekolah. Selain itu, banyak kepala sekolah yang tahu hal itu merupakan pungli, namun tetap dilakukan. “Kalau dibiarkan, bisa menjadi budaya yang jelek,” kata dia.

“Tidak semua orang tua wali murid tersebut kaya dan tidak boleh disama ratakan statusnya,” tambahnya. Masih kata Kusaeri,

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA