Mantan Kepala AMI BPPN Sebut Sjamsul Nursalim Terima SKL Sesuai MSAA

  • 10-08-2018 / 10:13 WIB - Editor: buari
  • Uploader:buari
Mantan Kepala AMI BPPN Sebut Sjamsul Nursalim Terima SKL Sesuai MSAA Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani tahap dua beberapa waktu lalu (Intan Piliang/jpc)

JAKARTA- Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengatakan, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim mendapatkan SKL karena sudah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Ari menyampaikan keterangan tersebut saat ditanya oleh Hasbullah, pengacara terdakwa Syafruddin yang mengonfirmasi poin a hasil rapat di KKSK pada 17 Maret 2004. Intinya, sesuai laporan tertulis dan lisan BPPN yang disertai lampiran serta audit BPK tahun 2002, laporan kajian sekretariat KKSK, masukan tim Pengarah Bantuan Hukum (PBH) KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN.

"Ya betul. Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E&Y juga ada uraian tentang utang petambak," kata Ari membenarkan isi keterangan BAP-nya di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Hasbullah kemudian menanyakan, setelah dilaporkan kepada KKSK pada 17 Maret 2004, kemudian KKSK berdasarkan laporan tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban. "Ya begitu itu ada di dalam SK," ucap Ari.

Hasbullah kemudian mengonfirmasi keterangan saksi di BAP 35. Penyidik menanyakan penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.

"Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham Sjamsul Nursalim berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai." Ari membenarkan.

Hasbullah kemudian membacakan BAP Nomor 36, Apa yang dimaksud telah selesai? Telah selesai artinya sudah memenuhi kewajiban PKPS berdasarkan SK KKSK tanggal 07 Oktober 2002, KKSK 04 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, Surat Menteri BUMN. Berdasarkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004, maka kewajiban Sjamsul Nursalim kepada negara sudah tidak ada lagi.

"Ya berdasarkan perjanjian dan dia sudah penuhi, tidak ada lagi. Jadi berbicara mengenai pemenuhan pemegang saham berdasarkan MSAA dan KKSK," ujarnya.

Hasbullah kemudian membaca BAP Nomor 37, Apakah dengan adanya SK tersebut kewajiban PKPS Sjamsul Nursalim kepada BPPN termasuk penyelesaian seluruh

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA