Wakil Rakyat Asal Malang Raya Pimpin PAH Haluan Negara

  • 16-08-2018 / 22:31 WIB - Editor: vandri battu
  • Uploader:irawan
Wakil Rakyat Asal Malang Raya Pimpin PAH Haluan Negara Dr Ahmad Basarah

JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI DR Ahmad Basarah ditetapkan menjadi Ketua Panitia Adhoc (PAH) Haluan Negara MPR RI.  
Haluan Negara  yang dulu dikenal sebagai  Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu merupakan prioritas pembahasan MPR. 

Jabatan baru yang diemban wakil  rakyat asal PDI Perjuangan dapil Malang Raya tersebut  diumumkan  Ketua Majelis MPR RI Zulkifli Hasan dalam Sidang Paripurna tahunan MPR RI tahun 2018 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). 

Basarah mengatakan, gagasan dibentuknya Haluan Negara sudah disepakati  semua Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR. 
Haluan Negara ini muncul dari banyaknya aspirasi komponen bangsa. Sehingga menjadi pedoman pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.

Ia menegaskan, adanya Haluan  Negara tidak  akan berdampak pada sistem pilpres. Selain itu presiden pun tak menjadi Mandataris MPR seperti yang pernah dilakukan pada masa lalu. 

Lebih lanjut dia mengatakan, presiden  dan wapres   tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Dalam merumuskan Haluan Pembangunan Nasional,  presiden berdasarkan Haluan Negara yang bersifat pokok yang dirumuskan oleh MPR,” papanya. 

Lembaga- lembaga negara lain yang merumuskan arah kebijakan juga  mengacu Haluan Negara. Bahkan, MPR yang membahas kebijakannya juga harus sesuai Haluan Negara. 

Hal tersebut karena Haluan Negara adalah pernyataan kehendak rakyat mengenai garis-garis besar pelaksanaan Pancasila dan UUD tahun 1945. 

Lebih lanjut dia menegaskan,  Haluan Negara merupakan kaidah penuntun berisi arahan dasar  cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pada pranata publik.
"Tujuannya untuk memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpadu, sistematis dan terencana dan berkesinambungan,"  papar  Basarah.

Haluan Negara kata dia, berbeda dengan konsep haluan negara seperti GBHN pada  Orde Baru. Konsep baru Haluan Negara akan berisi rumusan pokok-pokok kebijakan nasional yang digunakan sebagai panduan semua lembaga negara  yang kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar. Yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK dan KY. Selain itu, lembaga negara yang kewenangannya diatur  UU.

"Dengan demikian maka harmonisasi, korelasi kewenangan dan kesinambungan kebijakan antar lembaga negara saling bersinergi dan dapat berjalan dengan lebih baik dan terukur," papar Wasekjen DPP PDI Perjuangan ini. (van)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA