Sengketa PPLP-PT PGRI Unikama, Soedja'i 'Pukul Balik' Christea Cs

  • 18-08-2018 / 00:43 WIB - Editor: marga
  • Uploader:irawan
Sengketa PPLP-PT PGRI Unikama, Soedja'i 'Pukul Balik' Christea Cs SELESAI: PPLP PT PGRI kubu Soedja’i mengklaim dalam waktu dekat polemik Universitas Kanjuruhan (Unikama) akan selesai dengan gugatan yang diajukan ke PN Malang. (DOK/MALANG POST)

MALANG- Polemik Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI ) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) bakal segera berakhir. Ini setelah PPLP-PT Unikama kubu Soedja’i melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Malang.

Gugatan tersebut, dimasukkan MS. Alhaidary, SH, MH, ketua tim kuasa hukumnya ke PN Malang, Kamis (16/8) siang. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ia membenarkan gugatan perbuatan melawan hukum itu, dilayangkan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi selama ini.

“Kami menggugat empat orang pengurus PPLP-PT PGRI kubu Christea Frisdiantara,” tegasnya. Tergugat pertama Christea yang tinggal di Jalan Terusan Tinombala Malang, tergugat kedua H. Soenarto Djojodihardjo, ayah Christea, tergugat ketiga yakni Drs Darmanto dan tergugat keempat, Dra Andriani Rosita.

Sedangkan pengurus lain, menjadi turut tergugat. Mulai dari Prof. DR. Lilik Kustiani, Drs Selamet Riyadi, DR Susianto dan Budhy Pakarti. Tidak hanya itu, notaris Ario Hardickdo SH, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Riset dan Dikti RI serta Dikti ikut menjadi turut tergugat.

“Konflik berkepanjangan kepengurusan PPLP-PT PGRI Unikama merupakan akibat perbuatan hukum yang dilakukan Christea dengan menggunakan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000001.AH.01.08 tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang nyata-nyata cacat hukum,” papar Haidary, panggilannya.

Menurut dia, buntut dari konflik itu, Unikama harus menerima sanksi adminstratif yakni penghentian pembinaan yang merugikan kampus multikultural ini. “Dengan segala cara, Christea berusaha menguasai kantor PPLP-PT PGRI dan kampus hingga melibatkan sejumlah mahasiswa dan mengganggu proses belajar mengajar,” urainya.

Masih kata dia, ada dua hal kesalahan fatal yang dilakukan Christea. Pertama, mantan anggota DPRD Kota Malang itu, sudah bukan sebagai pengurus sah PPLP-PT PGRI Unikama sejak Juli 2017 karena divonis bersalah dalam proses pencalegan. “Dia juga sudah diberhentikan dari PGRI,” ujarnya.

Secara otomatis, Christea yang pernah menjabat Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Unikama tidak lagi memiliki hak atau kewenangan apapun. Kesalahan kedua yakni Christea mengajukan permohonan di PN Sidoarjo untuk mengganti specimen tandatangan Ketua dan Bendahara PPLP-PT  PGRI Unikama, Soedja’i dan Drs Abdoel Bakar Tunsiawan.  

“Penggantian specimen tandatangan itu untuk menarik dana yang tersimpan di rekening Bank BNI Cabang Malang serta CIMB Niaga Cabang Malang, atas nama klien kami. Memang dikabulkan oleh PN Sidoarjo dan digunakan untuk mengintimidasi pihak bank. Kami sudah ajukan kasasi agar putusan itu dibatalkan,” lanjut dia.

Haidary

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA