Kubu Nanda Melawan, JPU Santai

  • 21-08-2018 / 04:40 WIB - Editor: vandri battu
  • Uploader:angga
Kubu Nanda Melawan, JPU Santai Ya’qud Ananda Gudban angkat bicara tak terlibat korupsi melalui kuasa hukumnya. (Dicky Bisinglasi/Malang Post)

MALANG - Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Ya’qud Ananda Gudban  dimentahkan. Terdapat dua poin penting yang dinilai tak berdasar mendakwa Nanda, sapaan akrab Ya’qud Ananda Gudban terlibat kasus korupsi APBD-P Kota Malang tahun 2015.

Hal ini ditegaskan salah satu kuasa hukum Nanda Gudban, Patra M Zen SH dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. “Dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan batal demi hukum” tegas Patra M Zen.

Ia menjelaskan dakwaan tidak dapat diterima karena alasan hukum yang diajukan adalah surat dakwaan disusun berdasarkan keterangan terdakwa lainnya. Hal ini kata dia,  bertentangan dengan Pasal 164 KUHAP. Aturan tersebut, menurut Patra tidak memperbolehkan seseorang didakwa berdasarkan keterangan terdakwa lainnya.

“Kedua untuk dakwaan batal demi hukum, alasan hukum yang diajukan kami adalah karena dakwaan disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap,” paparnya lagi.

Ia menerangkan hal-hal yang membuat kliennya keberatan adalah kurangnya penjelasan detail terkait pemberi dana kepada anggota dewan dalam materi dakwaan. Selain itu pula, pernyataan dakwaan yang menyebut seluruh ketua fraksi menyepakati adanya uang pokir.

Patra mencontohkan, keberatan yang disampaikan dalam sidang eksepsi kemarin yakni dalam surat dakwaan didalilkan Terdakwa II, yakni Nanda sendiri, menerima uang sebesar Rp 15 juta.

“Namun tidak ada satu pun paragraf dalam surat dakwaan yang menguraikan bagimana Nanda menerimannya, kapan dan dari siapa. Karena tidak jelas dan tidak lengkap, tentu terdakwa akan kesulitan mempersiapkan pembelaan diri. Surat dakwaan seperti ini sudah semestinya dibatalkan,” tegas Patra.

Sementara itu lanjutnya, pasal 143(2) KUHAP mengatur kewajiban Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal itu dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sudah beberapa kali diputus oleh pengadilan. Patra mencontohkan sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membatalkan surat dakwaan.

“Ada di sejumlah perkara, putusan MA tahun 1975, tahun 1979, tahun 1985 dan 1986 memuat kaidah hukum surat dakwaan yang tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti dikehendaki pasal 143 (2) dinyatakan batal demi hukum” paparnya.

Untuk itu Ya’qud Ananda Gudban memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan surat dakwaan tidak diterima atau batal demi hukum. “Kami amat berharap majelis hakim dapat mengabulkan permohonan dalam eksepsi ini” sambung Patra.

Sementara

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA