SAT Minta Penyelesaian Kasus SKL BLBI Tidak Ganggu Kepastian Hukum

  • 14-09-2018 / 10:20 WIB - Editor: buari
  • Uploader:buari
SAT Minta Penyelesaian Kasus SKL BLBI Tidak Ganggu Kepastian Hukum Sidang Kasus BLBI Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) terdakwa dalam dugaan kasus korupsi SKL BLBI membacakan pledoinya yang diberi judul Menembus Ruang dan Waktu pdi Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/9). (Derry Ridwansyah/JPC)

JAKARTA-Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin A. Temenggung (SAT) minta penyelesaian kasus yang dihadapinya tidak sampai menganggu prinsip kepastian hukum

di Indonesia. SAT khawatir hal itu nantinya bisa merugikan negara.

SAT menilai, kasus yang didakwakan kepadanya terlalu dipaksakan karena tidak satu pun fakta hukum dan kesaksian yang kuat, bahwa dia telah terbukti melawan hukum dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor BLBI Syamsul Nursalim (SN)

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Syafruddin 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. SAT dituding menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Ini sebagaimana dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam penyelidikan oleh penyidik KPK dan tuntutan oleh JPU, informasi yang disajikan selalu sepotong-sepotong. Tidak menggambarkan masalah yang sebenarnya. Dan ini terbukti, JPU tidak mampu membuktikan kapan dan dimana perbuatan melawan hukum yang disangkakan itu dilakukan,” kata SAT saat membacakan isi pleodoinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/9).

Dia mengatakan, KPK terhasut kampanye dan siasat obligor BLBI yang tidak mau membayar alias konglomerat hitam yang otomatis mengatakan BDNI belum selesai. Sehingga konglomerat hitam bebas tapi yang sudah selesai, malah dipidana sedangkan yang ngemplang dibiarkan bebas.

"KPK malah mempermasalahkan BDNI yang sudah dinyatakan selesai bukannya mengejar yang tidak kooperatif, tidak memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat," tambah SAT.

Padahal, menurut SAT, penegak hukum dalam bertugas haruslah berasaskan hukum dan tidak boleh memutarbalikkan fakta, bekerja teliti sebagai saksi kebenaran karena bertanggung jawab kepada Sang Pencipta.

"Penegak hukum ada untuk mewujudkan keadilan dan bila gagal serta disalahgunakan maka penegakan hukum itu berubah menjadi bendungan kaku yang merugikan. 'The purpose of the law

is justice', dalam penegakan hukum seharusnya ada tiga prinsip yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, negara wajib memberi kepastian hukum," jelas SAT.(rdw/JPC/bua)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA