Sidang Perdana PPLP-PT PGRI Unikama, Soedjai Ogah Damai. Notaris Ario Malah Menghilang

  • 20-09-2018 / 19:01 WIB - Editor: marga
  • Uploader:marga
Sidang Perdana PPLP-PT PGRI Unikama, Soedjai Ogah Damai. Notaris Ario Malah Menghilang DIMULAI: Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan PPLP-PT Unikama kubu Soedja’i mulai disidangkan di PN Malang

MALANG- Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilayangkan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI ) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) kubu Soedja’i ke kubu Christea Frisdiantara mulai disidangkan, Kamis (20/9) siang.

Sidang perdana ini dipimpin ketua majelis hakim PN Malang, M. Fatkhur Rahman SH, MH di ruang sidang Cakra. “Sidang ditunda tiga minggu karena ada pihak yang belum hadir, khususnya dari Kemenkumham yang akan dilakukan pemanggilan ulang,” kata Fatkhur. Diberitakan sebelumnya, empat orang digugat.

Yakni Christea yang tinggal di Jalan Terusan Tinombala Malang, tergugat kedua H. Soenarto Djojodihardjo, ayah Christea, tergugat ketiga Drs Darmanto dan tergugat keempat, Dra Andriani Rosita. Sedangkan pengurus yang ikut menjadi turut tergugat, Prof. DR. Lilik Kustiani, Drs Selamet Riyadi, DR Susianto dan Budhy Pakarti.

Tidak hanya itu, notaris Ario Hardickdo SH, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Riset dan Dikti RI serta Dikti ikut menjadi turut tergugat. Erpin Yuliono, SH, kuasa hukum para tergugat mengatakan ini lanjutan dari gugatan PTUN di Jakarta. “Tapi gugatannya rancu, ada PMH, di sisi lain ngomong akte nggak benar,” katanya.

Menurut dia, sisi lain ada debat materi, dan sisi lain tentang produk hukum Menkumham yang salah. “Prinsipnya hanya itu. Nanti kami buka apa kelemahan dari gugatan itu,” ujarnya. Dikonfirmasi perihal ini, MS. Alhaidary, SH, MH, ketua tim kuasa hukum Soedja’i, mengatakan tidak ada masalah. “Itu kan menurut sana,” tegas dia.

“Tidak ada larangan untuk menggugat SK Menkumham karena dalam gugatan pokok, bukan SK Menkumham, melainkan akta notaris. Dan dalam petitum tidak ada permintaan pembatalan atas SK Menkumhan yang memang kewenangan mutlak PTUN. Pengadilan umum berwenang menilai dan menyatakan cacat dan tidak punya kekuatan mengikat. Bukan membatalkan,” urainya.

Dijelaskan dia, SK Menkumham memang merupakan produk Tata Usaha Negara (TUN) dan untuk membatalkan itu adalah kewenangan mutlak PTUN. Tetap pengadilan umum berwenang menyatakan, tidak punya kewenangan mengikat sepanjang objek pokok gugatan bukan SK Menkumham saja.

“Tapi masih terlalu prematur berbicara masalah itu, karena itu objek pemeriksaan dalam pokok perkara oleh majelis hakim. SK Menkumham itu perbuatan hukum lanjutan dari notulen rapat yang dituangkan dalam akta notaris Ario Hardickdo, yang menurut kami akta itu cacat dan batal demi hukum,” tambah pria ini.

Oleh karena SK

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA