Ini Update Terbaru DPT Pemilu 2019

  • 08-10-2018 / 13:03 WIB - Editor: buari
  • Uploader:buari
Ini Update Terbaru DPT Pemilu 2019 Seorang relawan saat melakukan simulasi pencoblosan suara di TPS. (Jpnn/jpc)

JAKARTA - Masih banyak pemilih potensial yang berpotensi tidak terakomodasi karena tidak memiliki e-KTP. Kekhawatiran itu bisa terjadi jika aturan kepemilikan e-KTP sebagai syarat mutlak menjadi pemilih pada April nanti.

Karenanya, hasil perbaikan juga menunjukkan bahwa tidak sedikit data DPT yang belum sinkron dengan data kependudukan. Perlu ada solusi atas masalah tersebut.

Jumat (5/10) pekan lalu KPU meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) bersama seluruh stakeholder pemilu. Dalam kesempatan tersebut, KPU mengajak seluruh penduduk berusia 17 tahun ke atas untuk mengecek ada tidaknya nama mereka di daftar pemilih. Namun, dalam momen tersebut, diuraikan pula problem-problem DPT yang perlu segera diselesaikan.

"KPU di daerah sudah membuka 69.834 posko GMHP. Targetnya 83.370 atau satu desa satu posko," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Persoalan yang menghambat validitas DPT cukup kompleks. Sebab yang utama adalah kepemilikan e-KTP. Meski semangatnya positif, yakni meminimalkan pemilih siluman, syarat kepemilikan e-KTP itu juga berdampak.

Misalnya, pada pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun antara 1 Januari–17 April 2019. Jumlahnya 1,2 juta orang. Mereka tidak bisa diakomodasi dalam DPT.

"Kami masukkan mereka ke dalam daftar pemilih khusus dan sudah kami turunkan sampai ke desa," terang Komisioner KPU Viryan Azis.

Karena itu, sejak saat ini, nama mereka sudah ada di masing-masing TPS sebagai pemilih khusus. Namun konsekuensinya, mereka hanya bisa menggunakan hak pilih pada pukul 12.00–13.00. Itu pun wajib menunjukkan e-KTP.

Masalah lainnya adalah pemilih yang tinggal di tanah negara atau hutan milik negara. Dispendukcapil tidak mungkin membuatkan e-KTP dengan alamat di tanah negara itu. KPU mewacanakan solusi akhir berupa kartu pemilih khusus untuk mereka. Dengan demikian, hak pilih warga yang tinggal di tanah negara tetap terakomodasi.

Lebih lanjut Viryan berharap, tanggungan perekaman dan pencetakan e-KTP bagi warga yang sudah memenuhi syarat bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Bahkan, diharapkan bisa lebih cepat, yakni pada 16 November mendatang.

"Jadi setelah 17 November, kami sudah punya datanya," ucap dia.

Mereka akan diakomodasi dalam DPK. Tugas Kemendagri adalah memastikan yang sudah berusia 17 tahun ke atas sampai 16 November mendatang memiliki e-KTP sehingga bisa masuk DPT.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berjanji memanggil KPU pada 16 Oktober untuk membahas solusi permasalahan e-KTP.

"LIPI sempat mengusulkan perppu, tapi itu nanti tergantung pemerintah

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA