Rumah Willem Juga Digeledah

  • 11-10-2018 / 00:57 WIB - Editor: Bagus ary
  • Uploader:hargodd
Rumah Willem Juga Digeledah Tim KPK mendatangi rumah dan kantor Kepala BPKAD Willem Petrus Salamena dalam waktu berbeda. (IRA RAVIKA/MP)

 

Tak hanya kantor BPKAD saja, rumah Willem di Perum Bunul Asri B-58 Kota Malang juga ikut digeledah. Ia menceritakan, penggeledahan dilakukan KPK Senin (8/10) lalu.

Saat itu, KPK datang dengan jumlah personel 10 orang. ”Waktu penggeledahan di rumah, saya juga tidak ada, karena berada di luar kota,’’tambahnya.

Saat petugas lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan, kata Willem ada istrinya Edi Rachmini, putri ketiganya Cathy, salah satu warga dan pembantu. Semua ruangan diperiksa petugas. Bahkan lemari dan koper dalam rumah diperiksa.

”Ini Berita Acara Penggeledahan, bisa dibaca sendiri. Tidak ditemukan adanya barang maupun uang sesuai dengan perkara yang dimaksud,’’ tambah Willem.

Dia menjelaskan, rumah pribadinya digeledah terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Rendra Kresna.  Dalam penggeledahan itu, dia menyebut statusnya sebagai saksi.

Willem mengakui dia dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pernah diperiksa KPK di Jakarta pada tahun 2016 lalu. Beberapa kepala OPD tersebut disebutkan Willem di antaranya mantan Kadis Pendidikan Suwandi dan Edi Suhartono. ”Sudah, saya sudah diperiksa satu kali dulu, di Jakarta untuk perkara ini,’’ ungkapnya.

Saat diperiksa, penyidik KPK menanyakan tentang DAK 2011. Proyek yang dikerjakan, dan alurnya DAK.

Sesuai aturan lanjutnya, DAK turun sesuai pengajuan dinas. Sementara BPKAD berperan mencairkan anggaran. ”Kami sebagai pencair anggaran, yang diajukan oleh OPD atau dinas,’’ katanya.

Dia mencontohkan dinas A yang sedang mengerjakan proyek gedung, mengajukan anggaran DAK Rp 100 juta. Berkas pengajuan langsung diteliti. Jika seluruh berkas itu benar dan memenuhi syarat, maka anggaran pun langsung dicairkan.

” Kalau KPK tanya apakah kami tidak melakukan pengawasan proyek, jelas bukan tupoksinya, karena ada bidangnya sendiri,’’ tambahnya.

Selama ini Willem mengaku sudah melakukan pekerjaannya sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Ia menegaskan tidak tahu tentang gratifikasi. Menurutnya dana yang dicairkan melalui persetujuan BPKAD jumlahnya sesuai dengan yang diajukan. ”Kalau pengajuannya Rp 100 juta, ya kami teken (tanda tangan) persetujuan Rp 100 juta,’’ tegasnya.

Jika kemudian ada pembagian setelah dana itu dicairkan, Willem menegaskan BPKAD tak tahu menahu.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Malang Post  belum berhasil konfirmasi mantan Kadis Pendidikan, Suwandi. Kemarin Malang Post mendatangi rumahnya di Perum Karanglo Indah Blok B-25, tapi rumah tersebut terlihat sepi. Beberapa warga menyebutkan, jika Suwandi telah pindah ke Jalan Soekarno Hatta.

Malang Post juga

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA