Sita Rp 305 Juta, KPK Bawa Romdhoni

  • 11-10-2018 / 01:05 WIB - Editor: Bagus ary
  • Uploader:hargodd
Sita Rp 305 Juta,  KPK Bawa Romdhoni Petugas KPK menggeledah tujuh kantor dinas di Pemkab Malang. Di antaranya di Kantor Dinas PU Bina Marga kemarin siang (foto atas) dan rumah Kadis PU Bina Marga Romdhoni di Jalan Bunga Merak I, Kota Malang pukul 23.55 WIB, semalam. (IPUNK PURWANTO/MP/ grafis: hargodd, tem/mp)

belum menerima laporan dari lapangan.  “Kita akan jelaskan secepatnya  dalam konteks kalau ada perubahan status,” jelasnya.

 

Amankan Dokumen di Sejumlah Dinas

Selain itu, KPK terus melakukan penggeledahan di kantor-kantor lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang. Tujuh kantor OPD yang diobok-obok KPK, selama seharian kemarin.Yakni  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas PU Bina Marga, dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP). Selain itu, di Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Petugas membawa dokumen dari kantor tersebut.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi mengakuinya. Namun demikian, ia enggan menjelaskan dokumen apa yang dibawa KPK. “Tapi dokumennya apa, pesan dari tim KPK tadi bahwa saya tidak boleh menyampaikan. Untuk dokumen, nanti mereka yang secara resmi mengumumkan,’’ katanya.

Purnadi menjelaskan,  KPK datang mulai pukul 10.50 WIB. Saat itu dia tidak berada di kantornya karena sedang rapat  di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. ”Waktu itu ada pegawai yang memberi tahu, kemudian saya, kembali,’’ katanya.

Saat berada di kantornya, Purnadi melihat KPK melakukan penggeledahan di seluruh ruangan. Mereka juga memeriksa dokumen-dokumen yang ada di seluruh ruangan. ”Tadi HP saya juga diperiksa semua, termasuk ruangan saya juga diperiksa,’’ tambah Purnadi. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Willem Petrus Salamena mengakui KPK mengamankan dokumen  saat melakukan penggeledahan di kantornya. Dokumen itu berkaitan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011. ”Ada dokumen yang dibawa, yaitu berkas DAK tahun 2011. Yang saya tahu itu saja,’’ katanya.

Ditemui Malang Post di ruang tunggu Kantor Bupati Malang, Willem mengatakan saat KPK melakukan penggeledahan, dirinya tidak berada di tempat. Ia mengaku berada di luar kota dan baru kembali Selasa (9/10) malam lalu.

Dia mengaku tahu ada penggeledahan setelah diberitahu oleh stafnya. ”Begitu mendapat informasi kantor saya digeledah, saya minta pegawai kooperatif,’’tambahnya.

Sesuai dengan laporan pegawainya, petugas KPK yang berjumlah 10 orang melakukan penggeledahan di seluruh ruangan. Tak terkecuali ruang kerjanya  juga diobok-obok.

”Semuanya digeledah, ruang kerja saya juga digeledah, tapi ya itu tidak menemukan apa-apa di ruangan saya. Kalaupun ada dokumen yang diamankan, itu berada di bidang data,’’ ungkapnya. (ira/agp/ica/van/ary)

 

MALANG-Nama Ali Murtopo muncul dalam dugaan gratifikasi DAK Pendidikan 2011, yang menyeret Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna sebagai tersangka. Ali, disebut adalah pemberi uang untuk pelicin pengerjaan proyek, sekaligus pelapor terkait kasus ini. Lantas siapakah sosok Ali Murtopo?.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya Malang Post, Ali Murtopo adalah warga asli Kabupaten Malang. Dia tinggal di wilayah Kecamatan Bantur. Ali diketahui sebagai salah satu kontraktor, yang menggarap proyek DAK Pendidikan 2011.

 

 

 

Kawan Sekaligus Musuh Eryk Armando Talla

 

“Sebelum menggarap proyek DAK Pendidikan 2011, dia adalah kontraktor peningkatan mutu dengan menyediakan buku-buku ke sekolah. Namun di rumahnya, ketika saya melihat ada tulisan LBH (lembaga bantuan hukum),” ungkap sumber Malang Post.

Ia mengatakan, nama Ali Murtopo sangat erat dengan Eryk Armando Talla. Keduanya dulu adalah orang kepercayaan dan sangat dekat dengan Rendra Kresna. Pada tahun 2011 mereka dipercaya sebagai kontraktor yang menggarap Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama untuk pendidikan.

“Proyek yang digarap dulunya adalah peningkatan mutu dan konstruksi bangunan. Dari proyek itu, mereka memberikan fee pada Rendra Kresna,” ujarnya.

Berapa besaran fee yang diberikan, ia mengaku tidak tahu. Termasuk DAK dari mana saja yang pengerjaan proyeknya dikendalikan oleh Ali dan Eryk, juga tidak begitu tahu.

“Yang pasti, dulu pengerjaan proyek tidak menggunakan bendera sendiri tetapi meminjam, dengan kuasa direktur kontraktor. Apakah setiap proyek memberikan fee, saya tidak tahu tetapi kemungkinan saja iya,” tuturnya.

Perjalanan Ali dengan Eryk, dalam pengerjaan proyek DAK 2011 hanya berjalan dua tahun saja. Ada permasalahan antara Ali dengan Eryk, hingga membuat mereka pecah dan saling bermusuhan pada tahun 2013.

Eryk ditundung (Tidak dipercaya, Red) oleh Rendra Kresna, hingga jabatan sebagai Manager Metro FC dihentikan. Sedangkan Ali Murtopo tetap dekat dengan Rendra Kresna. Pengerjaan proyek setelah itu dalam pengendalian Ali Murtopo.

Karenanya ketika ada informasi bahwa pelaporan adanya gratifikasi DAK Pendidikan 2011, pelapornya muncul nama Ali Murtopo, sempat menjadi pertanyaan. Sebab yang merasa tersakiti oleh Rendra Kresna, adalah Eryk Armando Talla.

“Setahu saya yang melapor dan membeberkan kasus DAK Pendidikan 2011 ini adalah Eryk. Karena saya juga pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait masalah ini,” urainya.

Namun ketika nama Ali Murtopo muncul sebagai pelapor, menurutnya ada dua kemungkinan. Pertama Ali dan Eryk bergabung lagi untuk melaporkan dugaan gratifikasi DAK Pendidikan 2011. “Kemungkinan lainnya bisa jadi, Ali Murtopo ini merasa terjepit sehingga ikut melaporkan.

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA