Lindungi Pasar Rakyat, DPRD Ajukan Perda

  • 04-11-2018 / 22:07 WIB - Editor: febri s
  • Uploader:irawan
Lindungi Pasar Rakyat, DPRD Ajukan Perda PASAR: Pasar sayur Kota Batu di Jalan Dewi Sartika termasuk kategori sebagai pasar rakyat. (MUHAMMAD FIRMAN/MALANG POST)

BATU - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batu mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif. Ranperda ini adalah Perlindungan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo menjelaskan, dalam pembahasan ranperda tersebut telah disetujui oleh tujuh fraksi DPRD Kota Batu. Untuk kemudian diajukan menjadi perda inisiatif dan akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Batu.

“Untuk pembahasan ranperda pasar rakyat ini, sudah dua tahapan yang dilalui. Selanjutnya besok (hari ini) masuk tahapan ketiga yakni keterangan kembali pengusul, Bapemperda. Kemudian baru diketahui bisa dilanjutkan atau tidak pengajuan ranperda ini,” ujar  Cahyo kepada Malang Post.

Menurutnya, raperda dalam pandangan fraksi secara keseluruhan mendukung pembahasan. Mengingat, perda tersebut memuat aturan dalam 10 tahun kedepan.

Dalam melengkapi data ranperda, pihaknya bersama dewan berencana turun ke lapangan. “Kami akan secepatnya turun untuk melengkapi data. Tujuannya agar mendapatkan data yang riil dan tidak menimbulkan fitnah,” paparnya.

Sementara itu Ketua Bapemperda, Katarina Dian mengatakan, Ranperda Perlindungan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masuk dalam prioritas kedua dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2018. 

Poin dalam ranperda tersebut meliputi perubahan istilah pasar tradisional diganti menjadi pasar rakyat dan toko modern  diganti menjadi toko swalayan, regulasi yang mengatur tentang perlindungan pasar rakyat dan toko modern, dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern.

“Untuk regulasi sebenarnya sudah ada Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Akan tetapi perda tersebut tidak dapat berjalan maksimal karena sampai hari ini belum ada perwali yang mengatur pelaksanaanya,” tegasnya.

Dia menjelaskan regulasi lainnya tentang landasan hukum dalam penataan dan pembinaan. Hingga regulasi yang berkaitan dengan pembatasan dan moratorium pemberian izin toko modern.

Selain Ranperda Perlindungan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sebelumnya Bapemperda juga mengajukan ranperda yakni Kota Layak Anak. (eri/feb)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA