Kecewa dengan Arab Saudi, Pemerintah-DPR Merasa Kecolongan

  • 06-11-2018 / 09:26 WIB - Editor: buari
  • Uploader:buari
Kecewa dengan Arab Saudi, Pemerintah-DPR Merasa Kecolongan Ilustrasi TKI. Pemerintah-DPR kecewa dengan pemerintah Arab Saudi, mengenai eksekusi yang menimpa TKI Tuti. (Dok.JPC)

JAKARTA- Penciptaan lapangan kerja baru di Tanah Air harus terus digalakkan. Itu agar para pencari kerja tak perlu mencari rezeki di luar negeri.

Pasalnya, alih-alih mendulang banyak materi, tak sedikit para TKI mendapat penganiayaan. Bahkan dihukum mati sepertihalnya TKI Tuty.

Demikian dikatakan Anggota MPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto saat menjadi pembicara dalam "Diskusi Empat Pilar MPR" dengan tema "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia", di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11).

Yandri juga mempertanyakan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, di tengah masyarakat yang masih membutuhkan lapangan kerja.

Dikatakan Yandri, hukuman mati terhadap Tuty Tursilawati di Arab Saudi sangat mengejutkan. Apalagi pemerintah tidak diberi notifikasi atau pemberitahuan. "Padahal kasusnya sudah lama," ujarnya sebagaimana dilansir RMOL.co (Jpc).

Yandri mengaku prihatin dengan hukuman mati yang menimpa Tuty tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, TKI asal Majelengka itu sejatinya membela diri karena kejahatan majikannya. "Dia membela diri karena diperkosa," ucap Yandri.

Tuty, kata Yandry, pasti tak akan melakukan hal yang demikian bila tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya. "Tuti tidak melakukan secara serta merta," ucapnya.

Yandri pun menyesalkan sikap Arab Saudi tidak memproses hukum majikan Tuty. "Arab Saudi sangat disayangkan tidak melihat asal muasal kejadian," ujarnya.

Eksekusi mati yang terjadi pada Tuty maupun TKI lainnya, disebut sebagai wujud lemahnya perlindungan pemerintah Indonesia kepada TKI. Kasus hukuman mati yang mengancam TKI tak hanya terjadi di Arab Saudi namun juga di negara lain seperti di Malaysia dan China.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ichsan Firdaus mengatakan MoU dengan Arab Saudi soal TKI sudah dijalin. Namun, negara kaya minyak itu tidak menjalankan hukum internasional, yakni "Konvensi Wina".

"Untuk itu perlunya koordinasi dengan semua pihak agar Arab Saudi mematuhi Konvensi Wina," ujar Ichsan.

Sementara, perwakilan BNP2TKI, Ferdi Panggabean mengatakan sebenarnya pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk melindungi TKI. Ferdi berharap kasus serupa tak berulang.

"Kita akan mendampingi agar tak kecolongan lagi," pungkasnya.(mam/jpg/JPC/bua)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA