KPK Pelototi Manajemen Parkir

  • 07-11-2018 / 23:02 WIB - Editor: Bagus ary
  • Uploader:hargodd
KPK Pelototi Manajemen Parkir Pedestrian untuk warga di Jalan Veteran ini kembali dicaplok untuk parkiran motor. Padahal sehari sebelumnya sudah ditertibkan Dishub. (MUHAMMAD FIRMAN/MALANG POST)

MALANG-Pemkot Malang akhirnya menyerahkan manajemen retribusi parkir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu diminta melakukan pendampingan kelola retribusi parkir. Di sisi lain, ketegasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menertibkan parkir seperti dilecehkan jukir.

Kadishub Kota Malang Kusnadi meminta bantuan KPK saat  pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Divisi Pencegahan KPK, Arif Nur Cahyo di Balai Kota Malang, kemarin. 

“Kami minta pendampingan terkait parkir, bagaimana caranya retribusi naik untuk PAD. Kami minta petunjuk. KPK nanti mau cek lapangan, kami tidak tahu dia mau cek lokasi di mana,” ungkap Kusnadi.

Namun Arif Nur Cahyo yang dikonfirmasi terkait hal ini tak memastikannya. Ditanya wartawan, ia hanya tertawa. “Siapa yang bilang? hahaha,” kata Arif  ketika disinggung soal cek lapangan terkait situasi parkir Kota Malang.

Meski demikian Arif mengatakan Divisi Pencegahan KPK, melakukan monev untuk monitoring progres pencegahan tindak pidana korupsi di semua bidang, termasuk parkir.

“Ini tidak ujug-ujug ya. Kami sudah tiga kali ke sini. Progress sudah berjalan. Kali pertama kami ke sini kunjungan, masih nol, kedua sudah 30 persen (pencegahan korupsi,red), sekarang yang ketiga sudah 81 persen. Kami harap bisa 100 persen di kunjungan berikutnya,” tambahnya.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan KPK memang mendatangi titik parkir untuk monitoring langsung situasi lapangan. “KPK melihat titik-titik (lokasi) yang dilihat yang mana ya saya tidak tahu. Wong dia yang ke sana,” ujar Sutiaji.

Meski demikian, menurutnya, KPK tidak kosongan ketika datang ke Kota Malang untuk monitoring.“Ketika datang ke sini, dia tidak berbasis zero  informasi, tentu sudah tahu (soal situasi parkir),”  jelasnya.

Untuk diketahui, urusan retribusi parkir di kota pendidikan ini memang pernah bermasalah hukum. Selain lokasi dan jukir yang tak terkendali, retribusi parkir pernah menguap hingga Rp 1,5 miliar pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabid Parkir Dishub Kota Malang Syamsul Arifin sebagai tersangka itu diproses Kejari Malang pada Mei 2018 lalu. Dalam pengusutan itu terungkap Syamsul tak setorkan retribusi parkir ke kas negara selama tiga tahun.   

 

Dishub Tak Berdaya Atasi Jukir

Sementara itu operasi penyalahgunaan pedestrian menjadi  lokasi parkir yang dilakukan Dishub tak ditanggapi jukir. Bahkan Dishub bagai tak berdaya di hadapan petugas pengatur parkir.

Salah satu buktinya pedestrian di Jalan Veteran yang sudah disterilkan dari

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA