Sidang Mantan Dewan Diwarnai Debat Tafsir Percakapan

  • 07-11-2018 / 23:47 WIB - Editor: vandri battu
  • Uploader:hargodd
Sidang Mantan Dewan Diwarnai Debat Tafsir Percakapan Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si hadir di persidangan mantan anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi ahli sosiolinguistik. (dicky bisinglasi/malang post)

SURABAYA- Sidang lanjutan 18 mantan anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (7/11) kemarin diwarnai perdebatan tafsir teks percakapan telepon. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK dan saksi ahli sosiolinguistik Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si saling mempertahankan pendapat.

Tafsir teks percakapan yang didebat yakni antara mantan Wali Kota Malang H. Moch Anton dengan salah satu terdakwa Dr. Ya’qud Ananda Gudban. Penjelasan Mudjia yang mengatakan tidak ada arah pembicaraan terkait permintaan uang dari Nanda, sapaan akrab Ya’qud Ananda Gudban kepada H. Moch Anton langsung direspon  JPU. Pendapat dan penafsiran Mudjia dianggap tidak valid.

“Apakah menafsirkan teks seperti ini, intonasi percakapan juga berpengaruh? Apa Anda sudah diperdengarkan penasehat hukum dialog pembicaraan yang sebenarnya?,” tanya salah satu anggota JPU.

 

 Mudjia menjawab tegas bahwa intonasi merupakan faktor penting dalam menafsirkan bahasa. Ia mengakui belum diperdengarkan secara langsung pembicaraan Nanda dan Anton dari rekaman aslinya. Di sinilah JPU menanyakan validitas pendapat mantan Rektor UIN Malang itu sebagai saksi ahli.

Namun begitu Mudjia tetap bertahan pada pendapatnya. Dia menjelaskan, dalam konteks persidangan tersebut, ia hanya menafsirkan apa yang diberikan untuk dianalisa dalam sidang, yakni yang sudah berbentuk teks tertulis.

Tidak mau kalah, JPU meminta waktu untuk memutarkan rekaman asli pembicaraan Nanda dan Anton. Mudjia kemudian dicecar dengan banyak pertanyaan yang berbuah pendapat Mudjia soal adanya usaha mendapatkan sesuatu dari percakapan tersebut.

Di akhir sesi, Nanda angkat bicara. Ia yang selama persidangan jarang bertanya atau menanggapi keterangan saksi melontarkan pertanyaan kepada Mudjia. “Satu hal yang ingin saya tanyakan. Apakah dari percakapan tadi dari awal sampai akhir pemilik nomor 555 (nomor telepon Nanda, red) ada perubahan sikap dari percakapannya?,” tanyanya.

Mudjia menjawab tidak ada. Dikatakannya, pemilik nomor handphone dengan angka belakang 555 tetap menanyakan soal jadwal dan membahas satu hal yakni jadwal penggedokan APBD Perubahan 2015.

Sebelumnya, ahli hukum pidana Dr Solahudin SH MH dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya juga dihadirkan sebagai saksi ahli. Pendapat Solahudin cukup membuat persidangan riuh dan menyebabkan reaksi variatif. Apalagi dosen hukum pidana ini berpendapat soal mekanisme pengembalian uang diduga korupsi oleh KPK kepada tersangka maupun terdakwa kasus tipikor.

“Tidak boleh kalau jaksa meminta uang kerugian negara. Itu tugasnya hakim yang menentukan. Tak boleh jaksa saat pemeriksaan tiba-tiba bilang, “Mana

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA