FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN STRATEGIS TOLAK PMA 100% DI SEKTOR INDUSTRI STRATEGIS

  • 06-12-2018 / 17:08 WIB - Editor: adinda
  • Uploader:dinda
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN STRATEGIS  TOLAK PMA 100% DI SEKTOR INDUSTRI STRATEGIS

Rencana Pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI salah satunya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata, atau dengan kata lain terbuka
100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan umumnya  mereka  menolak  dengan  bermacam  alasan.  
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI  dan ESDM saat ini sudah sangat liberal. “Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” kata Wisnu.
Lebih lanjut Wisnu mengatakan, harus diingat bahwa Telekomunikasi dan Energi adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Undang- undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan demikian.
Implikasi dari hal tersebut, Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan Telekomunikasi dan Energi guna memastikan sumber daya  yang  terbatas  itu  dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk  kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945.
“Kita bisa bayangkan, apabila Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi Tetap, Jaringan telekomunikasi Bergerak, penyelenggaraan Jasa Konten dan Aplikasi, Pengelolaan Energi di Hulu serta Pengelolaan Energi Hilir sepenuhnya dikuasai asing, maka Negara ini seperti menyerahkan  kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Karena kita tahu betapa pentingnya sektor Telekomunikasi dan energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan Pertahanan Keamanan Negara,” jelas Wisnu.
“Apa  jadinya  apabila  misalnya  nomor-nomor  telepon  para  pejabat Negara terregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing 100%? Lebih jauh lagi, sektor Energi yang menjadi kebutuhan vital rakyat ternyata dilayani oleh perusahaan asing, akan mengakibatkan Negara dan rakyat akan kehilangan kedaulatannya,” lanjutnya.
Ketua FSP Serikat BUMN Strategis yang membawahi Serikat Pekerja di Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA