Dewi Cahyandari, S.H.,M.H Usulkan Asas Kepatutan Sebagai Skala Prioritas Pembentuk UU No.30 Th 2014

  • 02-01-2019 / 13:53 WIB - Editor: buari
  • Uploader:dita
Dewi Cahyandari, S.H.,M.H Usulkan Asas Kepatutan Sebagai Skala Prioritas Pembentuk UU No.30 Th 2014 Dewi Cahyandari, S.H.,M.H (3 dari kiri) berswafoto bersama para sahabat sebelum menjalani sidang disertasi di Gedung A FH UB, Rabu (2/1) siang ini. (Linda Epariyani/Malang Post)

MALANG - Hukum modern harus mencirikan sebuah rasionalitas yang di dalamnya terdapat asas kepatutan. Meski dianggap rasional namun masih banyak terjadi pejabat administrasi tidak memiliki nilai-nilai kepatutan di masyarakat. Tak jarang pejabat menggunakan hak diskresinya untuk memutar roda pemerintahan agar tidak terjadi stagnasi.

Permasalahan tersebut mendorong mahasiswi Program Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB), Dewi Cahyandari, S.H.,M.H untuk melakukan penelitian disertasi berjudul Urgensi Asas Kepatutan dalam Penggunaan Diskresi Pada Tindak Pemerintahan. Penelitian tersebut ingin mengetahui ratio logis pembentuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tidak memasukkan asas kepatutan sebagai bagian dari AUPB, akibat yang ditimbulkan, dan pengaturan asas tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan.

"Ratio logis yang digunakan pemerintah sebagai roh adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan kedua UU tersebut memiliki arah kebijakan yang berbeda dari UU Nomor 30 Tahun 2014," jelas Dewi.

Selain itu UU tersebut tidak menjadi dasar hukum dari UU Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga tidak masuknya asas kepatutan dalam UU tersebut mengakibatkan semakin tinggi peluang pejabat administrasi untuk dapat bertindak tidak adil, sewenang-wenang, dan tidak berkepastian hukum.

Sementara pejabat administrasi dalam menggunakan kewenangan diskresi pada tindak pemerintahan harus tetap memuat rasa keadilan di dalam masyarakat, tidak sewenang-wenang, dan berkepastian hukum. Untuk itu pengaturan asas kepatutan dalam asas-asas umum umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan perlu menjadi skala prioritas pembentuk undang-undang.

"Terlebih kepatutan merupakan sebuah nilai yang hidup di dalam masyarakat, tidak hanya warga lokal namun juga masyarakat hukum adat, sehingga perlu dijadikan sumber dari pembentukan perundangan-undangan demi menciptakan kewenangan diskresi berkeadilan dan berkepastian," pungkas perempuan berhijab tersebut.

Untuk menyelesaikan penelitian tersebut Dewi Cahyandari membutuhkan waktu kurang lebih 2.5 tahun. Melalui disertasi itulah ia berhasil meraih gelar doktor dan ditetapkan sebagai Doktor ke 380 bidang hukum administrasi negara. (Lin)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA

CATATAN

MIMBAR JUMAT