Kurangi Sampah Plastik, Pemkot Malang Bikin Perda

  • 11-01-2019 / 14:31 WIB - Editor: buari
  • Uploader:irawan
Kurangi Sampah Plastik, Pemkot Malang Bikin Perda Foto: M. Firman / MP Online

MALANG-Sampah plastik yang susah diurai mnyebabkan penumpukan sampah didi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pengurangan penggunaan plastik. Saat ini, Perda tersebut masih dalam tahap pengajuan pada legislatif. 

Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya ingin menerapkan kebijakan tersebut sejak tahun 2018 lalu melalui Peraturan Walikota (Perwali). Namun pengajuan tersebut ditolak oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Kami sudah mengajuka, tapi ditolak. Sebab, kebijakn tersebut dinilai menyangkut kepentingan orang banyak, yakni masyarakat umum dan pengusaha. Jika menggunakan Perwal, payung hukumnya tidak kuat, sehinga perlu Perda," kata dia.

Terkait peraturan tersebut, merupakan revisi dari Perda nomor 10 tahun 2010 tentang pengolahan sampah. Dalam revisi perda tersebut, salah satu poinnya mengatur tentang penggunaan kantong plastik bagi swalayan atau toko modern. "Swalayan modern harus menyediakan kertas, kardus atau membuat kantong permanen bagi masyarakat yang belanja. Tidak boleh menggunakan kantong plastik ketika melayani pembeli. Tetapi sementara kebijakan ini hanya untuk swalayan modern, untuk pasar tradisional masih bertahap," papar dia.

Namun, ada beberapa masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang mudah diurai. Namun, kebenaran soal plastik yanag mudah diurai tersebut masih belum terbukti. Sebab belum ada penelitian yang membenarkan jka kantong plastik yang kini digunakan sejumlah swalayan modern merupakan plastik ramah lingkungan. "Kantong plastik yang katanya mudah terurai ternyata juga tetap butuh proses terik matahari yang tajam di lapangan terbuka untuk bisa terurai. Selain itu, belum ada legalitas yang membuktikan plastik itu mudah terurai," kata Rahmat.

Pada kesempatan tersebut, Rahmat berharap, kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini bisa segera diterapkan di Kota Malang. Sebab meski sempat menimbulkan pro kontra, namun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar mendukung program ramah lingkungan. "Penyusunan dari eksekutif sudah selesai, mulai dari uji publik dan persyaratan lainnya sudah selesai, kini tinggal persetujuan legislatif. Kabarnya sudah masuk ke Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Harapannya tahun ini bisa disahkan," tandas dia.(tea)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

BACA JUGA

CATATAN

MIMBAR JUMAT