Pemkab Usulkan Perubahan Empat Perda, Produk Perda Lama Sudah Tidak Relevan Diterapkan

  • 12-03-2020 / 11:11 WIB
  • Kategori:Advertorial
Pemkab Usulkan Perubahan Empat Perda, Produk Perda Lama Sudah Tidak Relevan Diterapkan RAPERDA: Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi ketika menyerahkan usulan Raperda kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto dengan disaksikan Wakil Ketua Ir. H. Kholiq dan Miskat. ( Humas DPRD Kabupaten Malang For Malang Post)

Malangpostonline.com – Pemkab Malang mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Usulan tersebut dibacakan sendiri oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Malang, Rabu (11/3). Hadir dalam paripurna, seluruh pimpinan Organisas Perangkat Daerah (OPD), Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto beserta para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malang.

Dalam naskah usulan, Sanusi menyebut ada empat Raperda yang diusulkan. Pertama terkait perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.  Selanjutnya, perubahan kedua atas peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha.

Ketiga terkait dengan perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan usulan terakhi perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sanusi menjelaskan, terkait usulan Raperda pertama, diusulkan tak lain karena untuk mengoptimasilasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana menurutnya, pada Perda sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah.

“Perda sebelumnya sudah tidak sesuai dengan pengkajian, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang,’’ kata Sanusi.

Salah satu item yang tidak sesuai adalah  terkait perubahan tarif dan penambahan item layanan retribusi.  Perubahan tarif dan penambahan item layanan ada beberapa. Pertama pada tempat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan serta pengujian kendaraan bermotor. Lalu pemungutan retribusi parkir terhadap pengguna jasa pelayanan parkir jepi jalan umum dilakukan melalui sistem pemungutan langsung, mingguan/bulanan dan sistem berlangganan.

Kemudian pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan atau transaksi elektronik. Juga mencabut ketentuan tarif retribusi bagi perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dimana selanjutnya tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. “Usulan tersebut menyesuaikan dengan regulasi atau UU saat ini,’’ kata Bupati.

Begitu juga dengan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 11 tahun 2010 tentang, retribusi jasa usaha. Diusulkan, karena menyesuaikan dengan regulasi serta undang-undang saat ini.

Sementara untuk Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, disebutkan Sanusi lantaran usaha ini memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang aspek peningkatan keuangan Kabupaten Malang. Termasuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Karena itu, mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang ini mengatakan harus ada regulasi yang mendukung pengelolaan sehingga semuanya berjalan optimal. Sedangkan untuk Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diusulkan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Dimana dalam PP disebutkan adanya perubahan diantaranya pada Inspektorat  dan organisasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto memberi apresiasi pada Pemkab Malang, yang sudah mengusulkan Raperda baru. Karena banyak produk Perda lama sudah tidak relevan diterapkan saat ini.

“Memang harus ada revisi, jika memang implementasinya saat ini tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada,’’ katanya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mencontohkan salah satunya terkait dengan retribusi. Ada beberapa item retribusi yang masuk dalam Perda lama harus dihapus. Tapi juga ada beberapa item baru yang biayanya naik.

“Sehingga dengan adanya revisi ini, maka semuanya semakin jelas, dan pelaksanaannya semakin optimal,”ucapnya, sembari mengatakan dengan adanya payung hukum yang jelas, petugas atau OPD yang menangani pun tidak perlu ragu dalam menerapkan.

Didik menambahkan, setelah adanya usulan tersebut, tahapan selanjutnya adalah tanggapan dari fraksi. Dia menyebutkan, jika fraksi tidak ada yang keberatan, dilanjutkan dengan pembentuan Pansus, untuk membahas terkait Perda tersebut.

“Usulan itu dibahas dulu oleh masing-masing fraksi. Jika semuanya setuju, baru kemudian membentuk pansus untuk pembahasan detailnya,’’ tandasnya.(ira/adv/agp)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

 

 

Editor : agp
Uploader : slatem
Penulis : ira
Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU