Bos BKPM Siap Mundur Bila Peringkat EODB Tak Capai 50

  • 29-01-2020 / 14:32 WIB
  • Kategori:Ekonomi
Bos BKPM Siap Mundur Bila Peringkat EODB Tak Capai 50

malangpostonline.com- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku siap mundur dari jabatannya bila peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia tidak mencapai peringkat 50 besar pada 2023. Kesiapan tersebut merupakan janjinya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Ia mengatakan pemunduran diri akan dilakukannya usai evaluasi dari Jokowi. Namun, ia memastikan para pegawai BKPM akan tetap 'aman' di jabatan mereka.

"Fair saja, kalau pegawai BKPM tidak mungkin dipecat, ya berarti ke mana, ke kepala-nya? Kalau peringkat 50 di tahun keempat tidak juga, saya siap mundur karena pejabat itu harus bantu negara, bukan jadi beban," ungkap Bahlil, Rabu (29/1).

Menurut Bahlil, janji ini akan ditepatinya. Apalagi, peringkat ke-50 merupakan hasil tawar menawarnya dengan Jokowi. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu sebenarnya ingin peringkat ke-40 di periode Kabinet Indonesia Maju.

"Sebenarnya presiden maunya 40, tapi saya tawar jadi 50. Nah kalau tahun keempat tidak tercapai, saya siap dievaluasi, itu komitmen moralitas saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil ingin sikap ini juga dimiliki oleh para pembantu presiden lainnya. Sebab, baginya para menteri harus bisa mencapai keinginan presiden.

"Saya pikir pejabat harus punya malu, kalau tidak bisa, ya tahu diri lah. Tapi saya bilang in bukan (target) tahun ini ya, jangan ditulis tahun ini, tapi tahun keempat," tekannya.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-73 di laporan EoDB yang dibuat oleh Bank Dunia. Peringkat ini sejatinya naik turun dari 2014.

Pada 2014, Indonesia berada di peringkat 120. Kemudian melompat ke 106 pada 2015, 91 pada 2016, dan 72 pada 2017. Sayangnya, peringkat itu turun pada 2018 menjadi 73.

Untuk itu, Jokowi ingin para pembantunya bisa benar-benar menjalankan berbagai jurus yang sudah sempat direncanakan, yaitu melakukan reformasi birokrasi secara struktural dan deregulasi. Tujuannya, agar berbagai birokrasi, regulasi, hingga aturan yang menghambat usaha bisa segera disesuaikan.

"Ini harus betul-betul dipotong dan disederhanakan. Saya ingin para menteri pelajari masalah yang detail, di mana penghambatnya?" katanya.

 (uli/agt/cnn/bua)

Editor : bua
Uploader : MG
Penulis : CNN
Fotografer : CNN

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU