MK Wajib Menegakkan Hukum, Keadilan dan Berdasarkan Fakta

  • 16-12-2019 / 20:07 WIB
  • Kategori:Kampus
MK Wajib Menegakkan Hukum, Keadilan dan Berdasarkan Fakta Ketua MK Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, SH.,MH, mengisi materi seminar nasional di Universitas Widyagama.

Malangpostonline.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi dan peran utama dalam menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya MK dituntut menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, MK tidak hanya diamanatkan untuk menegakkan hukum tetapi juga yang terpenting adalah keadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MK Republik Indonesia, Dr. Anwar Usman, SH.,MH, sejalan dengan amanat tersebut MK sekaligus juga menegakkan amanah Allah SWT yang sesuai dengan surah An Nisa ayat 58, dalam perkara ini hukumlah manusia dengan adil dan di dalam Al Quran kata adil disebutkan sebanyak kurang lebih 51 kali.

“Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan hukumlah berdasarkan hukum tetapi dengan adil,” ujar Anwar saat menjadi pembicara Seminar Nasional dengan tajuk Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional di Universitas Widyagama, Senin (16/12).

Lanjutnya, akibat begitu gencar dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pemilu terutama untuk pilpres selama kurang lebih 10 bulan jelang pemilu didominasi dengan pemberitaan politik. Namun sangat disayangkan pemberitaan dan pemanfaatan media begitu masif tidak diiringi dengan kultur masyarakat Indonesia sebagai orang timur yang dikenal santun, ramah dan penuh tata krama.

Ajang politik seolah menjadi tempat pertarungan dan sarana melampiaskan kemarahan, hampir tidak ada satupun pihak yang tidak terimbas dampak negative penggunaan media utamanya sosial media (sosmed), bahkan MK dan Hakim Konstitusi turut menjadi korban. Bekerja di lembaga peradilan adalah pekerjaan penuh dengan fitnah, betapa sulitnya bagi lembaga peradilan untuk dapat memutus keputusan yang menyenangkan semua pihak.

“Yang terpenting ketika hakim memutus sebuah perkara harus berdasar fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan berlaku, jadi bukan berdasarkan isu atau gonjang-ganjing di luar tetapi sekali lagi adalah fakta,” tegasnya.

Disela-sela materi, Anwar Usman mencontohkan sebuah kisah dimana ada sebuah kisah demi mempertahankan kebenaran, yakni Socrates yang beda pendapat dengan penguasa waktu itu akhirnya ia diperiksa dan diadili agar merubah pandangannya. Socrates diberi tiga pilihan yakni pertama keluar dari Athena, kedua membayar denda dan ketiga harus mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun. Demi mempertahankan sebuah kebenaran Socrates memilih pilihan ketiga.

Selain Dr. Anwar Usman, SH.,MH, seminar nasional yang diinisiasi oleh pasca sarjana dan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang juga mendatangkan tokoh lainnya. Yakni Sekretaris Jendral MK RI, Prof. Dr. M Guntur Hamzah, SH.,MH, Wakil Ketua MK Periode 2008-2009, Prof. Abdul Mukthie Fadjar, SH.,MH, Akademisi HTN Universitas Brawijaya Malang, Dr. M. Ali Safa’at, SH.MH, dan Akademisi HTN Universitas Widyagama Malang, Dr. Sirajuddin., SH.,MH. (lin/Malangpostonline.com)

Editor : lin
Uploader : slatem
Penulis : lin
Fotografer : lin

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU