Mahfud MD: Perguruan Tinggi Harus Cetak Kader Bangsa

  • 05-01-2020 / 13:34 WIB
  • Kategori:Kampus
Mahfud MD: Perguruan Tinggi Harus Cetak Kader Bangsa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjadi pembicara Dies Natalis ke-57 UB.

Malangpostonline.com - Saatnya bagi perguruan tinggi mencetak cendikiawan untuk mewujudkan salah satu tujuan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menjadi pembicara Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya, Minggu (5/1) di Gedung Samantha Krida.

Dikatakannya mencetak cendekiawan tidaklah mudah lantaran tidak hanya otak dan rasionalitasnya baik melainkan juga memiliki akhlak bagus atau dalam agama disebut Ulul Albab. Tidak akan terwujud kemajuan negara Indonesia apabila perguruan tinggi hanya mencetak sarjana tetapi tidak membekalinya dengan keseimbangan antara intelektual dan moralitas.

"Lihat saja daftar penjahat terlepas dari yang direkayasa di penjara Suka Miskin itu para sarjana yang tidak sujana sama sekali, itu tugas perguruan tinggi bukan hanya mencetak lulusan bagus tetapi didalamnya ada tanggungjawab terhadap pembangunan bangsa," ujar Mahfud MD dalam orasinya yang bertema Tanggungjawab Konstitusional Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Bangsa dan Negara.

Faktanya Indonesia saat ini sudah merdeka, banyak profesor, doktor dan mahasiswa yang bisa dengan mudah bermimpi. Banyak orang-orang hebat yang dilahirkan oleh perguruan tinggi baik dalam bidang kedokteran, pertanian dan lain sebagainya. Berbeda dengan era sebelum merdeka keinginan menjadi profesor bagi rakyat Indonesia sangatlah sulit.

Saat ini Indonesia sudah maju, namun banyak kritik terhadap perjalanan bangsa misalnya tingginya angka korupsi, kemiskinan, maupun kesenjangan sosial. Tetapi itu jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan fakta kemajuan bangsa itu sendiri.

"Sudah ada instrumen jerat korupsi karena kita sudah merdeka, sebelum merdeka orang miskin di Indonesia banyak tetapi saat ini per Maret 2019 jumlahnya hanya 9.1 persen dari jumlah penduduk," paparnya.

Artinya 99.1 persen penduduk Indonesia tidak miskin atau pas-pasan, angka kemiskinan dari tahun 2014 terus mengalami penurunan. Fakta masih adanya korupsi, kemiskinan dan kesenjangan sosial inilah banyak yang menyalahkan pihak lainnya. Untuk itu masyarakat dituntut memiliki kesadaran kolektif untuk membangun sistem dan proses pendidikan sehingg lahir sarjana bertanggungjawab.

"Mari kita kembali ke konsep dasar dan arah kebijakan pendidikan kota menurut konstitusi, di dalam UUD 1945 tujuan negara ada empat salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa," urainya dihadapan ratusan undangan.

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah dua dimensi yakni jasmaniah dan rohaniah artinya otaknya cerdas sekaligus memiliki mentalitas yang bermutu. Perguruan tinggi memiliki tugas mencetak kader bangsa berbasis nasionalisme untuk menjaga geopolitik Indonesia.

"Mencetak orang-orang cendikiawan untuk menjaga keberlangsungan negara, dengan kata lain membangun, mengajar, mendidik dan menguatkan nasionalisme, prinsipnya kembali ke UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas mantan Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

Tantangan Menko Polhukam dalam melahirkan sarjana yang sujana juga direspon positif oleh Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. Dikatakannya Universitas Brawijaya menjadi pelopor pendidikan anti korupsi di Indonesia dengan menyisipkan materi di beberapa mata kuliah agar lulusannya memiliki integritas.

"Jadi materi anti korupsi melekat di mata kuliah yang sudah dimulai sejak tahun 2017," ujar Prof. Nuhfil.

Di sisi lain pada puncak Dies Natalis ke-57 UB juga disampaikan perkembangan kampus ini dari aspek pendidikan. Akreditasi A mampu dipertahankan, dari total 176 program studi (prodi) hanya ada 4 prodi yang terakreditasi C sedangkan akreditasi A menunjukkan peningkatan dari 82 prodi menjadi 96 prodi.

"Dalam perkembangan mahasiswa, UB menjadi perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia, tahun depan mungkin S1 kami kurangi dan mahasiswa S2 dinaikkan," tandas mantan Dekan Fakultas Pertanian (FP) UB ini.

Tak hanya itu, pada tahun 2020 UB akan ada program percepatan untuk S2. Mahsiswa S1 pada semester 7 bisa lanjut S2 dengan IPK sesuai ketentuan masing-masing fakultas. Selain dihadiri oleh Menko Polhukam, Dies Natalis ke-57 UB juga turut dihadiri oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji dan beberapa tamu undangan dari perguruan tinggi di Malang. (lin)

Editor : lin
Uploader : slatem
Penulis : lin
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU