Mahfud MD: Tidak Ada Negosiasi dengan Cina karena Menyangkut Kedaulatan

  • 05-01-2020 / 14:23 WIB
  • Kategori:Kampus
Mahfud MD: Tidak Ada Negosiasi dengan Cina karena Menyangkut Kedaulatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai menghadiri dies natalis ke-57 UB

Malangpostonline.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan tidak ada negosiasi terhadap pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh Cina.

"Penyusupan kapal-kapal ikan dan dikawal Coast Guard China di Natuna prinsipnya kalau ada negosiasi berarti ada masalah bilateral dan ada konflik, perairan ini tidak ada konflik sepenuhnya milik Indonesia," tegas Mahfud MD.

Berdasarkan United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982 menyatakan bahwa Natuna  merupakan ZEE Indonesia yang dibuat oleh PBB. Tiongkok memang punya konflik perbatasan dengan negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand dan Filipina.

Indonesia tidak pernah memiliki konflik dengan Cina, bahkan permasalahan Cina dengan negara-negara lain sudah diputuskan pada bulan Juli 2016 lalu bahwa Cina tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah tersebut. Cina membuat teori sendiri dengan membuat Nine dash-line China (9 garis putus-putus) tetapi inipun ditolak oleh UNCLOS 1982.

Untuk itu, Indonesia pun menolak negosiasi atau perundingan secara bilateral karena kalau mau berunding berarti Indonesia mengakui perairan itu menjadi sengketa. Padahal secara mutlak Natuna milik Indonesia secara hukum, apabila dijadikan masalah Indonesia akan berupaya mempertahankan dengan mengusir dan menghalau kapal-kapal dari Cina.

"Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral urusan PBB, bukan Cina dan Indonesia, kita akan pertahankan kedaulatan Indonesia karena itu tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankan daerahnya," paparnya usai menghadiri puncak Dies Natalis ke-57 UB, Minggu (5/1) di Gedung Samantha Krida.

Ia menegaskan apabila ada kapal dari Cina akan diusir. Intinya tidak ada negosiasi, kapal militer juga sudah disiapkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Sudah diputuskan akan diperkuat dengan mengerahkan kapal-kapal patroli kesana untuk menghalau.

"Kita tidak berperang tapi menghalau untuk menjaga negara kita sendiri," terang Mahfud.

Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto akan menyelesaikan dengan kalem, Mahfud MD menyatakan tidak ada yang salah. Artinya kalem tidak perlu ngotot melainkan berpegang teguh dengan prinsip tidak ada negosiasi. Karena ini masalah multilateral yang sudah diputuskan dalam UNCLOS 1982 dan SCS Tribunal 2016.

"Dimana RRC tidak punya hak apapun, meskipun Cina mengatakan itu hak tradisonal kami karena nelayan sudah melakukan aktivitas itu sejak ribuan tahun lalu, tapi apa dasarnya dan apa buktinya, kita juga bisa mengatakan kita pernah ke Madagaskar jaman Majapahit tapi kan tidak boleh," pungkasnya.

Indonesia adalah negara berdaulat, kedaulatan tersebut tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi dan ekonomi. Dulu Indonesia memiliki Ronggolawe dari Jawa Timur yang bisa mengusir pasukan Cina dan sekarang pun demikian harus dilakukan lagi. Langkah-langkah berikutnya bakal dilakukan lantaran pelanggaran ZEE berkaitan dengan dunia internasional. (lin)

Editor : lin
Uploader : slatem
Penulis : lin
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU