Peran Kampus Kurangi Tindak Korupsi

  • 10-01-2020 / 23:03 WIB
  • Kategori:Kampus
Peran Kampus Kurangi Tindak Korupsi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqaddas usai menjadi keynote speaker di UMM.

Malangpostonline.com – Beberapa waktu lalu Indonesia dihebohkan dengan kasus suap anggota KPU yang menunjukkan lemahnya kontrol pada internal lembaga. Hal tersebut disoroti oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqaddas saat menghadiri kegiatan 1th Community Empowerment Forum Best Practices & Milestone, Jumat (10/1) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) IV Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Indonesia saat ini juga masih dihadapkan pada permasalahan korupsi yang masih meraja lela. Hal ini dinilai oleh Busyro Muqaddas sebagai dampak politik dari kebijakan legislasi yang tidak sadar didesain memenuhi tuntutan dan panduan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Sekaligus tidak merespon realitas kehidupan masyarakat yang termarjinalisasi.

“Sebenranya untuk melakukan perubahan harus ada desakan masyarakat, bagaimapuan dan apapun juga  kepada DPR dan pemerintah untuk balik badan, arah legislasi kita hrus mengarah kepada demokrasi, kalau tidak akan terus parah dan menjadi sumber radikalitas,” kata Busyro.

Tak hanya itu, ditangkapnya kepada daerah juga menunjukkan adanya ketidaktransparan birokrasi dari lembaga-lembaga negara termasuk KPU. Di satu sisi kontrol internalnya lemah sehingga terjadinya penyimpangan dari oknum parpol terkait.

Berdasarkan kajian yang telah lama dilakukan penyebab terjadinya masih maraknya korupsi yakni dari aspek Undang-Undang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Misalnya saja terburu-buru memindahkan jabatan seseorang ke jabatan lainnya dengan ditunjuk langsung oleh DPR dikhawatirkan adanya lokalisasi kemungkaran-kemungkaran politik.

“Untuk itu kampus juga memiliki peran harus melakukan proses pencerdasan pemberdayaan penuh dengan independensi, tretapi kampus juga sekarang teraliansi oleh isu isu terkait administrasi kampus, akibatnya civitas akademika lebih banyak pemunuhan-pemenuhan taat administratif,” terangnya.

Hal tersebut menjadikan kampus sebagi pemberdayaan masyarakat mengalami proses pelemahan internal. Langkah terbaik yang harus dilakukan adalah kembali kepada identitaas perguruan tinggi sebagai komunitas yang memiliki akademik freedom, jangan terlalu banyak diurusi pemerintah.

“Misalnya opemilihan rektor apabila sampai pada menteri apalagi presiden itu politisasi karena mentri sekarang lebih mementingkan kepentingan parpol bukan akademis,” tandas Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Untuk itu pemilihan rektor sebaikya cukup dari senat, lantaran senat merupakan orang-orang pilihan. Jangan diganggu gugat atau direcoki karena bisa menabrak marwah kampus itu sendiri. (lin)

Editor : lin
Uploader : slatem
Penulis : lin
Fotografer : lin

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU