Anggaran BPOPP Belum Juga Turun, SMA-SMK Negeri Malang Mulai Risau

  • 03-09-2019 / 19:28 WIB
  • Kategori:Sekolah, Nasional
Anggaran BPOPP Belum Juga Turun, SMA-SMK Negeri Malang Mulai Risau Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Hudiono.

MALANGPOSTONLINE.COM  -  Anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jatim yang harusnya sudah mengalir ke sekolah sejak bulan Agustus, hingga kini belum juga turun. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah SMA/SMK Negeri di Malang yang operasionalnya juga bergantung pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua siswa.

"Jangan khawatir lah sekolah, ini bukan masalah keterlambatan, tapi ketelitian dan kehati-hatian itu penting. Karena sekolah nanti bukan hanya membuat rencana anggaran, tapi mereka harus paham benar dengan standar pembelanjaannya (penggunaannya)," kata Plt Kadisdik Jatim, Hudiono ketika mendampingi Gubernur Khofifah ke sejumlah agenda kegiatan di Kota Malang Senin (2/8).

Menurut Hudiono, baik itu petunjuk teknis (juknis) dan anggaran BPOPP baru akan dikeluarkan pada awal September ini, karena membutuhkan ketelitian dan kesiapan dalam penyusunan anggaran hingga mekanisme pencairannya. Disebutkannya, hingga minggu lalu, setidaknya terdapat 10 syarat yang sudah diselesaikan oleh Disdik Provinsi Jatim.

"Kita sudah lengkap semua 10 syarat sudah selesai semua, juknis, pergub, perda, kemudian ada naskah perjanjian hibah dari pemerintah kepada sekolah yang dibantu. Itu kemudian baru kita proses ajukan ke keuangan, nanti dari keuangan baru ke sekolah," lanjutnya.

Ditambahkannya juga, karena sejumlah persyaratan sudah terpenuhi, maka anggaran BPOPP diperkirakan bisa turun ke sekolah pada awal minggu bulan September ini. Anggaran BPOPP diberikan melalui rekening sekolah di Bank Jatim.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Malang Budi Prasetyo Utomo,M.Pd menyampaikan kepada Malangpostonline bahwa sebelumnya MKKS se Provinsi Jatim sempat menanyakan kejalasan terkait pencairan BPOPP. Kemudian langsung ditanggapi oleh Disdik Jatim bahwa terdapat sekolah yang masih belum mengirimkan nomor rekening ke Bank Jatim.

"MKKS Provinsi ke Disdik Jatim pada hari Jumat (30/8) kemarin. Menanyakan penyebab belum keluarnya dana BPOPP dan memohon untuk segera dicairkan serta memohon Juknis BPOPP segera disahkan. Hingga hari ini belum (cair), kita tunggu dengan sabar," ungkapnya ketika dihubungi Malangpostonline pada kesempatan berbeda.

BPOPP atau yang sebelumnya sempat dikenalkan sebagai program gratis berkualitas (Tistas) oleh Pemprov Jatim disebut berlaku mulai bulan Juli lalu. Untuk SMA Negeri di Malang, BPOPP masih belum dapat menggratiskan penuh SPP dari orang tua siswa. Sebab, jauh sebelumnya sesuai dengan Perwali, SPP untuk Kota Malang ditentukan sebesar Rp. 200 ribu. Sedang anggaran BPOPP dari Pemprov Jatim untuk SMA besarannya hanya sejumlah Rp. 120 ribu.

Jadi, SMA Negeri di Malang umumnya sudah menerapkan besaran SPP sebesar Rp. 80 ribu sejak bulan Juli. Namun berbeda SMK Negeri yang sama sekali tidak berani menarik SPP dari orang tua siswa. Karena besaran anggaran BPOPP untuk siswa SMK lebih tinggi dan sudah mampu mencover besaran SPP sebelumnya yakni sebesar Rp. 160 ribu (non teknik) dan Rp. 200 ribu (teknik).

Waka Humas SMKN 5 Malang Wahyu Andreas S.Kom, M.Pd menyampaikan bahwa  sejak bulan Juli lalu sekolahnya sudah sama sekali tidak menarik SPP dari para orang tua siswa. Menurutnya, operasional sejauh ini masih bisa diatur menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Namun berbeda dengan SMK Negeri, pada SMK PGRI 3 Malang masih menarik SPP dengan besaran normal dari para orang tua siswa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Malang M. Lukman Hakim, ST. Menurutnya, sebagai sekolah swasta yang membiayai operasional secara mandiri, tak memungkinkan pihaknya untuk tidak menarik SPP.

"Kita sudah setorkan rekening ke Disdik Jatim, tapi masih belum ada informasi hingga sekarang. Makanya sejak Juli sekolah kami masih menarik SPP seperti sebelumnya. Karena operasional kami dari situ," jelas Lukman.

SMK PGRI 3 Malang menjadi salah satu sekolah swasta yang memilih menerima BPOPP karena dinilai dapat meringankan beban orang tua siswanya. Sebelumnya terdapat tujuh sekolah swasta di Malang yang menolak BPOPP karena dirasa telah mampu menanggung biaya operasional secara mandiri diantaranya SMA Wesley Charis dan SMAK Cor Jesu.(Mg3/Malangpostonline.com)

Editor : asa
Uploader : slatem
Penulis : asa
Fotografer : asa

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU