Sesuai Aturan Mendikbud, BOS Harus Dibelanjakan Secara Online

  • 17-09-2019 / 17:23 WIB
  • Kategori:Sekolah
Sesuai Aturan Mendikbud, BOS Harus Dibelanjakan Secara Online Penggunaan dana BOS kini harus dilakukan secara online, termasuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

MALANG - Per 1 Juli 2019 lalu, Kemendikbud mengeluarkan peraturan Nomor 3 2019 terkait petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Berdasar peraturan tersebut sekolah sangat  dianjurkan untuk menggunakan dana BOS melalui sistem pembelian dalam jaringan (daring) atau secara online.

Berdasar pada peraturan tersebut, Kemendikbud meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. SIPlah sendiri jadi semacam 'online marketplace' yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk belanja berbagai kebutuhan sekolah. Pada aplikasi tersebut, terdapat berbagai gerai online, yang laporan pembeliannya langsung terintegrasi dengan Kemendikbud.

"Terdapat enam toko online, sekolah bisa membeli barang di sana. Ada Toko ladang, inti, hingga Blibli tapi masih dalam proses pengimbangan. Jadi sesuai Permendikbud itu, sekolah harus menggunakan online atau daring, kalau (yang dibutuhkan) tidak ada disana, baru pakai luring atau offline," ujar Kepala Seksi Lembaga dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD Dindik Kota Malang, Muflikh Adim. 

Menurut pria yang akrab disapa Adim ini, sekolah sangat dianjurkan untuk melakukan pembelanjaan kebutuhan secara online. Agar penggunaan dana BOS dapat dilakukan secara transparan. Oleh karenanya, sekolah harus berupaya memaksimalkan segala bentuk transaksinya menjadi dalam bentuk online.

"Saya misalkan kalau selama ini langganan membeli buku masih di toko luring atau offline, tolong dianjurkan untuk registrasi ke SIPlah agar dapat menggunakan sistem online," tandasnya.

Untuk pembelanjaan menggunakan SIPlah, sekolah dapat melakukannya dengan 'login' atau masuk menggunakan akun Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga pembelanjaannya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, melalui data yang sudah tertera dalam Dapodik. Pembayarannya secara otomatis juga harus dilakulan secara online, sehingga dapat dipantau secara transparan.

Sementara itu, tak hanya pembelanjaan yang harus dilakukan secara online, Laporan penggunaan dana BOS pun juga harus dilakukan secara online. Laporan dana penggunaan BOS ntuk tingkat SD Kota Malang sendiri diketahui baru terinput sekitar 16 persen, dari total jumlah SD di Kota Malang yang mencapai 274 sekolah. 

"Sekitar 16 persen yang baru masuk. Saya bisa cek, semua bisa ngecek. Mulai dari anggaran dana operasional sekolah, anggaran dana BOS, terutama yang sudah diinput tribulan pertama dan kedua," ungkapnya pada momen Workshop Tata Kelola BOS tingkat SD di Aula Lantai II Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Senin (16/8).

Sudah sejak 2017 silam laporan penggunaan BOS dilakukan secara online. Namun, sejak 2018, laporan BOS online juga terhubung dengan aplikasi JAGA yang diluncurkan oleh KPK. Oleh karenanya, operator sekolah diharapkan untuk segera menginput data laporan penggunaan BOS.

"Harusnya bisa tepat waktu, lebih dari itu risiko silahkan ditanggung sendiri. Masih banyak BOS pengisian online di tribulan satu yang belum diinput," lanjutnya dihadapan pada puluhan peserta workshop yang terdiri dari operator dan bendahara sekolah-sekolah SD Kota Malang.

Laporan penggunaan BOS secara online terdiri dari 18 poin yang terdiri dari berbagai rincian penggunaan anggaran. Mulai dari rincian anggaran untuk pemeliharan, langganan daya dan jasa hingga beli non buku teks. Melalui laporan secara online, harapannya penggunaan BOSnas juga dapat dilakukan secara transparan sesuai dengan peruntukkannya.

Sementara itu, workshop tersebut sekaligus menjadi monitoring dan evaluasi manajemen BOS jenjang Sekolah Dasar (SD). Tujuannya agar pihak sekolah dapat mengalokasikan dana BOS sesuai dengan peruntukkannya, serta dapat menginput laporan penggunaannya sesuai dengan ketentuan. Workshop tersebut akan dilaksanakan selama dua hari hingga hari ini, Selasa (17/9), dan dilakukan secara bergantian untuk setiap perwakilan sekolan per kecamatan.(asa/Malangpostonline.com)

Editor : asa
Uploader : irawan
Penulis : asa
Fotografer : asa

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU