Partai Golkar Ajukan Empat Nama Untuk Kursi Pimpinan Dewan

  • 08-09-2019 / 17:46 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Partai Golkar Ajukan Empat Nama Untuk Kursi Pimpinan Dewan Sudarman S Pd

MALANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Malang mengusulkan empat nama calon, untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Yakni Sudarman, S.Pd, Miskat, SH. MH, Ir. Sudjono, MP, dan Ahmad Fauzan, SH. Empat orang ini diusulkan, lantaran dinilai mumpuni dalam memimpin organisasi. Terlebih, empat orang ini memiliki sepakterjang politik yang lebih dibandingkan yang lain.

"Begitu kami mendapatkan surat dari Pimpinan Sementara DPRD Jatim, kami pun langsung bersurat ke DPP. Dan surat yang kami usulkan tersebut berisi empat nama," kata.

Sudarman juga mengatakan,  siapa yang nanti akan menduduki sebagai pimpinan DPRD Kabupaten, keputusannya ada di DPP Golkar. "Daeran ini bisanya mengusulkan. Tapi diapa yang terpilih, pusat yang menentukan," katanya.

Sudarman sendiri belum dapat memastikan kapan surat rekom dari DPP, terkait kedudukan di kursi pimpinan turun. Tapi yang jelas, begitu surat turun, pihaknya langsung berkoordinasi dengan sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Sebelumnnya, dari empat kursi pimpinan, hanya satu parpol saya yang sudah menyetorkan nama kadernya untuk menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dimana PKB menunjuk Ir Kholiq sebagaI salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Sedangkan tiga parpol lainnya belum mengusulkan. Tidak terkecuali PDIP, belum menyerahkan usulannya ke sekretariat DPRD. 

Tidak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia perjuangan. "Sudah kami usulkan, tapi belum kami buka. Nanti langsung kami serahkan ke sekretariat," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. Mantan Kepala Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari ini mengatakan, keputusan atau rekomendasi dari DPP bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Lantaran itu, Didik mengatakan, meskipun dia menjabat sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Malang, belum tentu dirinya terpilih sebagai pimpinan definitif. "Makanya dilihat nanti saja. Karena surat rekomendasi itu setelah ke DPP, langsung turun ke DPC. Setelah itu surat dilanjutkan ke Sekretariat dewan," tambahnya.

Sembari menuggu usulan pimpinan, saat ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang juga sedang menyusun pembentukan komisi. Pembentukan komisi di DPRD Kabupaten Malang ini berdasarkan usulan dari  fraksi-fraksi yang sudah terbentuk sebelumnya. 

"jadi masing-masing fraksi akan mengusulkan nama-nama untuk masuk ke komisi. Ada empat komisi di DPRD Kabupaten Malang," tambah pria yang juga menjabat sebagai pimpinan sementara (Ketua) DPRD Kabupaten Malang ini.

Selain pembentukan komisi, seluruh anggota. Fraksi juga melakukan rembug untuk jabatan Badan Kehormatan dan Banleg.

"Ada dua lagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang harus dibentuk. Yaitu Baadan Anggaran (Banggar) juga Badan Musyarah. Tapi dua jabatan ini nanti akan dijabat oleh Ketua DPRD sebagai ketua ketuanya," ungkapnya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan ini juga menyebutkan, setelah AKD terbentuk, maka seluruh anggota DPRD akan rapat penetapan. 

"Setelah pimpinan  definitif dan AKD ditetapkan, baru kemudian menggelar rapat paripurna untuk membahas tentang tata tertib anggota dewan dan kode etik," ucap bapak dua anak ini.

Alumni Universitas Brawijaya Malang ini juga berharap pimpinan definitif dan AKD segera ditetapkan. Karena jika lambat, maka akan mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Malang. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Semptember dimana, sudah waktunya Eksekutif dan Legeslatif melakukan pembahasan RAPBD 2020. "Kalau tidak segera terbentuk, yang kami kawatirkan adalah pembahasan terkait RAPBD, bisa juga terlambat," tandasnya. (ira/Malangpostonline.com)

Editor : ira
Uploader : irawan
Penulis : ira
Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU