Awas! Tak Pahami Rambu-rambu, Dana Pendidikan Bisa Terjerat Pidana Korupsi

  • 16-10-2019 / 13:08 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Awas! Tak Pahami Rambu-rambu, Dana Pendidikan Bisa Terjerat Pidana Korupsi

Malangpostonline.com - Penggalangan biaya pendidikan dan pemanfatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini masih rentan menjadi kasus hukum. Jika salah dalam praktiknya, maka bisa terjerat pasal pidana pungutan liar (pungli) dan korupsi. 

Kanit IV Tindak Pidana Korupsi Polres Malang, Iptu Rudi Kuswoyo SH mengungkapkan, memang kerap terjadi kebingungan dan kekhawatiran pihak sekolah perihal penggalangan yang dana yang dilakukan. 

Terlebih, lanjutnya, karena adanya ketidakpahaman sekolah, terutama juga masyarakat, tentang apa itu tarikan atau pungutan liar. 

"Sumbangan atau iuran, itu beda dengan pungli. Dalam Permendikbud 75/2016 itu sudah jelas bahwa penggalangan dana untuk membiayai pendidikan boleh dilakukan melalui komite sekolah. Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, penggalangan dana bukan praktik pungli," tegas Iptu Rudi Kiswoyo, Rabu (16/10/2019). 

Dijelaskannya, segala tarikan atas kesepakatan bersama tanpa paksaan dan atas dasar kesadaran bersama, serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, bukan lah pungli. Sementara, sifat sumbangan itu tidak memaksa, diberikan sukarela, dan tidak ada ketentuan besaran dan waktunya. 

Lalu, apa itu tindakan pungli atau yang bisa terjerat pidana korupsi? Iptu Rudi menegaskan, pasal 12 Permendikbud 75/2016 sudah mengatur larangan terkait penggalangan dana di sekolah. 

"Rambu-rambunya jelas, ada di Pasal 12 (Permendikbud 75/2016). Yang dilarang misalnya, menarik dana untuk kegiatan yang sudah dibiayai BOS, sehingga ada duplikasi anggaran. Gunakan BOS sesuai peruntukan, maka aman dari jeratan pidana korupsi," tegas pria yang jugq Ketua Satgas Tindak Saber Pungli ini. 

Meski begitu, pihaknya juga mengimbau agar sosialisasi terkait menghimpun dana dan pemanfatan BOS ini bisa dilakukan sesering mungkin, dengan melibatkan walimurid atau masyarakat. Harapannya, masyarakat juga tahu dan tidak sertamerta menganggap tarikan yang dilakukan sekolah sebagai pungli.

Kanit Tipikor juga menegaskan, semua laporan dan pengaduan yang masuk ke mejanya pasti ditindaklanjuti. 

"Semua laporan masyarakat kami tindak lanjut. Akan tetapi, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidananya saat klarifikasi dan penyidikan, maka penanganan akan dihentikan," pungkasnya. (amn/Malangpostonline.com)

Editor : bua
Uploader : irawan
Penulis : amn
Fotografer : amn

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU