Disnaker Kendal Belajar PP dan PKB ke Kabupaten Malang

  • 16-11-2019 / 18:38 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Disnaker Kendal Belajar PP dan PKB ke Kabupaten Malang STUDI REPLIKASI: Rombongan Disnaker Kabupaten Kendal, ketika berkunjung ke Disnaker Kabupaten Malang.

Malangpostonline.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mendapat kunjungan dari Disnaker Kabupaten Kendal, akhir pekan ini. Kunjungan study replikasi tersebut, untuk tujuan replikasi program jaminan sosial, peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Rombongan yang dipimpin Kepala Disnaker Kabupaten Kendal, Muhammad Sukron Samsul Hadi, diterima oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Achmad Rukmiyanto, Kepala Bidang Penempatan Kerja, Rahmat Yuniman dan Plh Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Lilik Faridah. "Mohon maaf pimpinan (Kepala Disnaker Kabupaten Malang, red) dan sekretaris sedang ada dinas luar, sehingga tidak bisa menemui," ungkap Totok, sapaan akrab Achmad Rukmiyanto, kemarin.

Totok menyampaikan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah menyiapkan beragam terobosan baru. Terutama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada Desember mendatang, aplikasi andalan dari bidang Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Online (Simiko) akan dilaunching. Selain itu, pada bulan yang sama, Disnaker juga berencana meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini untuk memudahkan pelayanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). "Jadi nanti semua keperluan untuk mengurus administrasi bagi CPMI bisa dilakukan di sini. Tanpa perlu bolak-balik dari satu kantor ke kantor lainnya," jelas Totok.

Soal PP, Totok menjelaskan, hingga saat ini ada 170 perusahaan yang mencatatkan PP ke Disnaker. Padahal, jumlah perusahaan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 1.500. "Kalau untuk jaminan sosial, kami sudah ada payung hukumnya," katanya. 

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Kendal, Samsul Hadi menjelaskan, kunjungannya untuk belajar mengenai PP, PKB dan jaminan sosial. Di tempatnya, baru beberapa perusahaan mencatatkan PP. "Kalau sudah belajar begini, mungkin kami akan membuat payung hukumnya. Ini baru wacana ya. Tapi ada banyak hal positif yang bisa kami replikasikan," pungkasnya. (agp/udi/Malangpostonline.com)

Editor : udi
Uploader : irawan
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU