Cegah Korupsi Dana Desa, Polres-Pemkab MoU

  • 29-11-2019 / 18:53 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Cegah Korupsi Dana Desa, Polres-Pemkab MoU SEPAKAT : Bupati Malang HM Sanusi dan Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat MoU pencegahan korupsi di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Malangpostonline.com - Penanganan dugaan korupsi di tingkat desa, kini bakal melalui proses yang lebih mengedepankan preventif dan upaya menghindari kerugian negara. Hal ini ditegaskan oleh Forkopimda Kabupaten Malang saat menandatangani MoU pencegahan korupsi di tingkat desa yang dilakukan di hadapan ratusan kepala desa se-Kabupaten Malang, Jumat sore.

“Sesuai dengan instruksi presiden RI, penanganan kasus korupsi kini harus lebih preventif, mencegah terjadinya korupsi, dan mencegah kerugian negara. Jangan ditunggu deliknya selesai lalu ada penangkapan. Ini yang ditekankan dalam rakornas Forkopimda Indonesia,” ujar Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung kepada wartawan di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kepanjen.

Menurut Ujung, MoU antara Forkopimda, lebih spesifik lagi kepolisian, inspektorat hingga kejaksaan dan pengadilan, adalah upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk memastikan pengawasan dan pencegahan ini bisa berjalan efektif, kepolisian bakal langsung terlibat dalam proses awal sampai akhir penyerapan anggaran daerah,termasuk dana desa.

“Sejak awal sampai akhir, akan ada pengawalan anggaran oleh kepolisian. Sehingga, bisa ada koordinasi dengan inspektorat, tentang celah-celah yang bisa dipakai untuk korupsi, lalu ditangani sehingga tidak sampai ada korupsi dana desa,” tandas perwira polisi dengan pangkat dua melati emas di pundaknya ini.

Saat ini kepolisian dan kejaksaan, tidak ditarget secara kuantitas dalam penyelesaian kasus korupsi. Tapi, sangat diintensifkan untuk pencegahan dan mengingatkan adanya tindak pidana korupsi. Jika tak bisa diingatkan untuk menghentikan tindak korupsi, maka baru dilakukan tindakan tegas lewat hukum pidana.

“Tujuannya, agar anggaran daerah ini tak hanya terserap semua, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, HM Sanusi, Bupati Malang tetap menegaskan pentingnya untuk mencegah tindak pidana korupsi, serta upaya pencegahan penyelewengan uang negara.

“Dalam rakornas yang diundang oleh Mendagri dan dipimpin langsung oleh Presiden RI, fokus utama adalah penyelamatan APBN dan APBD, agar penggunaannya tepat sasaran, sampai tingkat desa, dari atas sampai bawah, semua merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.

Usai sosialisasi, Kapolres Malang dan Bupati Malang menandatangani MoU untuk kerjasama pencegahan dan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa, untuk mencegah korupsi.(fin/Malangpostonline.com)

Editor : fin
Uploader : slatem
Penulis : fin
Fotografer : fin

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU