Pemkab Malang

Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Mall Layanan Terpadu

  • 03-12-2019 / 08:25 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Mall Layanan Terpadu Illustrasi

Malangpostonline.com Keinginan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki Mall Layanan Terpadu segera terealisasi. Rencananya, pembangunan mall  layanan terpadu ini akan dimulai tahun 2020. Pemkab Malang mengusulkan anggaran Rp 10 Miliar untuk pembangunan Mall Layanan Terpadu tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto, kemarin. Tomie sapaan akrabnya, menerangkan rencana tersebut disela-sela kegiatan Dialog Interaktif, dalam Rangka Gerakan Memanbgun Desa (Gema Desa) di Balai Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

“Untuk tahap awal, kami mengalokasikan anggaran Rp 10 Miliar untuk pembangunan Mall Layanan Terpadu ini,’’ tegasnya.

Nilai anggaran tersebut memang relatif kecil. Namun demikian, Tomie memastikan itu cukup. Alasannya jelas, Mall Layanan Terpadu tidak dibangun gedung mulai dasar. Tapi hanya menambah lantai dan menambah fasilitas.

Dijelaskan oleh Tomie, gedung Mall Pelayanan Terpadu ini rencananya menggunakan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu lama di wilayah Kepanjen. Gedung dua lantai itu rencananya ditambah dua lantai lagi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya, untuk membuat pelayanan di tempat tersebut betul-betul cepat dan masyarakat yang dilayani juga merasa nyaman.

”Sebelumnya diusulkan anggaran Rp 15 Miliar untuk pembangunan Mall Layanan Terpadu ini. Namun setelah dirinci dengan detail cukup hanya Rp 10 Miliar. Ini tahap awal ya. Jika kemudian ada penambahan, maka anggaran bisa diambilkan dari Perubahan Anggaran Keuangan,’’ terangnya.

Tomie juga tak menampik semula Mall Layanan Terpadu dibangun di kawasan Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dengan memanfaatkan salah satu kantor Organisasi Perangkat Daerah di kawasan tersebut. Namun demikian, setelah dipikirkan secara matang, akhirnya diputuskan Mall Layanan Terpadu menggunakan kantor DPMPTSP lama yang lama.

Menurut Tomie, sesuai namanya Mall Layanan Terpadu ini dibuat untuk memudahkan warga dalam hal perizinan. Dia menyebutkan, selama ini terkait pengurusan perizinan, warga harus bolak – balik. ”Bapak Bupati ingin Mall Layanan Terpadu ini cepat teralisasi. Sehingga saat mengurus perizinan, tidak ada lagi kalimat bertele-tele. Jika seluruh syaratnya lengkap, maka prosesnya pun cepat dilakukan,’’ ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Sekarang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) ini, menyebutkan sedikitnya ada 36 jenis perizinan yang dapat dilayani di Mall Layanan Terpadu ini. Di antaranya, Izin Mendirikan Mangunan, Izin mendirikan usaha hotel, izin membangun perumahan dan lainnya.

Sesuai namanya, yaitu layanan terpadu, di gedung tersebut  akan diisi petugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya adalah DPMPTSP, DPKPCK, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan lainnya. ”Di Mall Layanan Terpadu ini juga ada petugas dari lembaga verikal. Di antaranya dari Direktorat Jenderal Bea dan cukai, Kepolisian dan Imigrasi,’’ tegas dia.

Tomie mengatakan, melibatkan kembaga vertikal di Kantor Layanan Terpadu ini karena banyak perizinan yang juga melibatkan lembaga tersebut.

”Mall Layanan Terpadu ini merupakan salah satu program yang masuk dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021. Di tahun ke lima ini, Mall Layanan Terpadu harus diwujudkan. Kami juga sudah melakukan studi Banding di beberapa tempat, salah satunya di Batam,’’ tambahnya.

Sementara itu, Bupati Malang H. M.  Sanusi menyebutkan Mall Layanan Terpadu ini dibangun untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh perizinan. Menurut Sanusi, saat ini mengurus perizinan masih cukup lama, dan banyak pintu atau banyak kantor harus didatangi.

”Tapi saat berada di Mall Layanan Terpadu, masyarakat yang mengurus perizinan, cukup datang di satu gedung. Permohonannya diberikan, petugas langsung melayani dengan baik,’’ katanya.

Sanusi menyebutkan, selain tidak ribet dengan Mall Pelayanan Terpadu ini waktu yang dibutuhkan dalam mengajukan izin pun lebih singkat. Terlebih syarat-syaratnya sudah lengkap.

”Kalau syaratnya belum lengkap, maka waktunya pun sedikit lebih lama. Karena itu, sebelum mengajukan izin, masyarakat juga harus melengkapi seluruh syaratnya,’’ tambah mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, DPRD Kabupaten Malang ini.

JIka  syaratnya sudah okay, pemohon atau masyarakat cukup duduk manis. Petugas akan mengurus sesuai dengan yang dimohonkan.

”Jadi tidak ada pemohon yang bawa berkas ke mana-mana. Sudah cukup di Mall Layanan Terpadu, nanti petugas yang jalan,’’ tandasnya.(ira/ary/Malangpostonline.com)

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : ira
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU