Kades hingga Camat Kena Kasus Prona dan Pungli

  • 08-12-2019 / 09:39 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Kades hingga Camat Kena Kasus Prona dan Pungli

Malangpostonline.com – Tak hanya korupsi anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD), beberapa kasus korupsi juga ditangani Polres Malang serta Kejaksaan Negeri Kepanjen. Pada tahun 2019 ini, Polres Malang menangani kasus korupsi program nasional agraria (Prona) dan pungutan liar (Pungli).

Untuk kasus Prona, telah menyeret salah satu kepala desa (Kades) di Kecamatan Dampit. Sedangkan untuk kasus Pungli, menyeret Kades Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, mengatakan bahwa Prona masuk dalam kasus korupsi. Sekalipun, kerugian dari kasus ini bukan negara, melainkan warga. Karenanya, supaya tidak terjadi lagi, dalam sosialisasi ADD dan DD juga mensosialisasikan soal Prona.

"Sebenarnya Prona ini, ada standar biaya yang ditentukan. Disesuaikan dengan luasan lahan. Penarikan biaya dari Prona tidak boleh melebihi aturan," terang Tiksnarto.

Meski demikian, ketika ada laporan dari masyarakat terkait Prona, penyidik Satreskrim Polres Malang tetap akan menindaklanjuti. Penyidik akan mengkaji, apakah biaya penarikan sesuai dengan aturan atau tidak.

"Kalau memang tidak realistis dan melebihi dari aturan yang ada, maka akan kami proses hukum," jelasnya.

Begitu juga dengan Pungli, mantan Kasatreskrim Polres Gresik ini menyatakan bahwa Pungli adalah pungutan yang tidak sah. Tetapi dikatakannya bahwa sebenarnya desa boleh melakukan pungutan. Tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Termasuk penggunaannya juga harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, baru melanggar dan harus diproses hukum," ujarnya.

"Kalau korupsi ADD dan DD serta Prona, modus yang dilakukan selalu sama. Sedangkan untuk Pungli, modusnya selalu berbeda," sambungnya.

Sedangkan kasus korupsi di luar ADD dan DD yang ditangani Kejari Kepanjen, pada tahun 2019 ini adalah kasus penyelewengan honorarium Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang terjadi sejak 2015. Dari kasus ini, Kejari Kepanjen menetapkan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles L.S, sebagai tersangka. Dimana total kerugian negara atas kasus ini adalah sebesar Rp 676 juta.

Sementara pada tahun 2018, berdasarkan bank data Malang Post ada sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejari Kepanjen. Di antaranya, adalah menetapkan tersangka dan menahan mantan Kades Permanu, Pakisaji, Siswo Ady Ustanto, pada bulan Februari 2018.

Pria yang sebelumnya menjabat Kasi Logistik BPBD Kabupaten Malang ini, melakukan korupsi ADD dan DD saat menjabat Kades pada tahun 2015 - 2016. Dimana total kerugian sebesar Rp 112 juta.

Kemudian pada bulan Juli 2018, menahan mantan Lurah Sedayu, Turen, Firman Agung Rudito. Warga Desa Ngadilangkung, Kepanjen ini, korupsi dengan menyewakan tanah eks bengkok pada tahun 2013 - 2016. Total kerugiannya adalah Rp 417 juta.

Pada bulan yang sama, Kejari Kepanjen juga menahan tiga mantan Lurah Dampit. Ketiganya korupsi menyewakan tanah eks bengkok. Dimana uang sewa tidak masuk kas daerah, tetapi untuk kepentingan pribadi.

Ketiganya adalah, Dra. Lies Indra Cahya (Lurah Dampit tahun 2011 - 2013), dengan kerugian Rp 111 juta. Zarkasi, S.sos (mantan Lurah Dampit tahun 2010) dengan kerugian Rp 128 juta. Dan, Danny Eko Setiawan (mantan Lurah Dampit tahun 2014 - 2016) dengan kerugian Rp 571,5 juta.

Selain itu, pada bulan November 2018, Kejari Kepanjen juga menahan Camat Tumpang, Sugeng Prayitno. Dia korupsi penyimpangan lahan eks bengkok ketika menjabat Lurah Dampit pada tahun 2008 - 2010, dengan kerugian negara sebesar Rp 782 juta. (agp/ary/Malangpostonline.com )

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU