Ketua Dewan Minta OPD Evaluasi Seluruh Perda

  • 09-12-2019 / 17:41 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Ketua Dewan Minta OPD Evaluasi Seluruh Perda PERDA: Pimpinan DPRD Kabupaten Malang serta Bupati Malang ketika penandatangan tentang program pembentukan Perda Kabupaten Malang tahun 2020, usai rapat paripurna kemarin.

Malangpostonline.com - Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi seluruh peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin sidang paripurna dengan agenda program pembentukan Perda Kabupaten Malang tahun 2020, Senin (9/12) pagi.

"Ada banyak Perda yang sudah kita hasilkan. Supaya seluruh Perda tersebut berjalan efektif, maka semua OPD harus melakukan evaluasi terhadap semua Perda yang sudah disahkan," tegas Didik.

Didik yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini, mengatakan bahwa dalam waktu depan pemerintah pusat, akan menerapkan omnibus law. Penerapan ini dilakukan supaya peraturan yang ada tidak sampai terjadi tumpang tindih. "Dengan adanya program omnibus law, akan ada Perda yang dikristalkan atau dijadikan satu. Sehingga supaya semua Perda yang disahkan nantinya merujuk pada program nasional, harus dilakukan evaluasi, pengkajian dan ditindaklanjuti secara teliti," jelasnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna dibeberkan pada 2020 nanti, ada 12 rancangan Perda yang diprakarsai Pemkab Malang. Semua Raperda tersebut merupakan usulan dari Bupati Malang.

Ke-12 Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna itu diantaranya, pertanggungjawaban APBD 2019, perubahan ABPD 2020, anggaran ABPD 2021, perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang, dan rencana detail tata ruang serta peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Lawang 2020-2040.

Selain itu, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Karangploso 2020-2040, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

Kemudian, Perda tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan, Perda perubahan kedua dan kelima atas Perda nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Lalu, Perda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. (agp/udi/Malangpostonline.com)

Editor : udi
Uploader : irawan
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU