Komisi III Tagih Janji Pembangunan Alun-alun

  • 05-01-2020 / 17:45 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Komisi III Tagih Janji Pembangunan Alun-alun Zia Ulhaq.

Malangpostonline.com – Sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malang, tinggal setahun. Ada banyak program pembangunan yang belum terealisasi. Karenanya di tahun 2020 ini, Komisi III DPRD Kabupaten Malang, menagih janji semua program yang tercantum dalam RPJMD, yang belum tuntas.

“Salah satu program pembangunan yang belum tuntas, adalah pembangunan alun-alun di Kota Kepanjen. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan alun-alun ini dicantumkan, namun untuk realisasinya masih belum ada,” ungkap anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq.

Menurut Zia, tidak kunjung tuntasnya pembangunan alun-alun ini, karena problem pada pembebasan lahan yang belum selesai. Dia mengaku sangat menyayangkan, karena alokasi dana untuk pembebasan lahan tersebut, sudah lama dianggarkan.

“Dulu sewaktu saya masih di Komisi I, banyak anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan. Selama lima tahun ini, seharusnya kan sudah terwujud,” ujar Zia, yang juga anggota Banggar.

Selain pembangunan alun-alun yang terus dipertanyakan, Zia, juga mendorong Pemkab Malang untuk menuntaskan pembangunan jalan. Terutama jalan penghubung antar desa, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pasalnya banyak jalan penghubung desa, yang kondisinya memang perlu perbaikan.

“Tahun 2020 ini, memang menjadi tugas berat dari Pemkab Malang, untuk menuntaskan seluruh program pembangunan. Karena dalam RPJMD program pembangunan ini, sudah dicantumkan sehingga harus bisa terealisasi,” urainya.

Tidak hanya itu, Komisi III, juga mendukung program Pemkab Malang dalam menekan angka stunting. Salah satu upayanya, dengan meminta RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang, untuk pembeKanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang, untuk pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu, yang belum memiliki BPJS. Termasuk juga dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang.

“Seluruh kecamatan yang nanti statusnya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), pada tahun 2020 harus terlayani kesehatannya. Masyarakat yang tidak mampu ketika berobat, tidak boleh lagi ditolak. Meskipun tidak memiliki BPJS atau KIS, tetapi bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa,” terang politisi Partai Gerindra ini.

Begitu juga dengan program ketahanan pangan, Zia, berharap Pemkab Malang tidak lagi melakukan peralihan lahan. Lahan yang sudah tidak produksi, bagaimana harus diciptakan untuk menjadi lahan produksi, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Malang tetap terjaga.(agp)

Editor : agp
Uploader : slatem
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU