Panwascam Awasi Kegiatan dan Program Bupati

  • 10-01-2020 / 22:14 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Panwascam Awasi Kegiatan dan Program Bupati PANWASCAM: Komisioner Panwascam menyetorkan nama kepala sekretariat dan PUMK kepada sekretariat Bawaslu.

Malangpostonline.com – Komisioner Panwascam harus bekerja cepat. Setelah dilantik pada 27 Desember 2019 lalu, mereka langsung melakukan pembentukan sekretariat. Kemarin, para anggota Komisioner ini menyetorkan nama-nama anggota sekretariat ke Bawaslu Kabupaten Malang.

“Saat pelantikan lalu, sudah kami sampaikan untuk segera membentuk sekretariat. Dan hari ini (kemarin, red.) Panwascam melaporkan nama-namanya ke kami untuk kami teruskan ke Bawaslu Jatim,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Wahyudi.

Dia mengatakan, untuk sekretariat terdiri dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai kepala sekretariat Panwascam, dan tiga non PNS sebagai pendukung sekretariat. “Satu orang lagi adalah petugas keamanan. Jadi total dalam sekretariat itu ada lima dan satu petugas keamanan,’’ ungkap Wahyudi.

Setelah sekretariat terbentuk, lanjutnya, mereka akan menempati Kantor Sekretariat Panwascam. Umumnya kantor Panwascam berada di kantor kecamatan. Tapi tidak menutup kemungkinan Kantor Panwascam terpisah dari Kantor Kecamatan, jika kantor kecamatan tidak memenuhi syarat.

“Contohnya di Kecamatan Donomulyo. Pemilu sebelumnya kantor Panwascam menempati rumah dinas Sekretaris Camat. Tapi sekarang rumah dinas itu ditempati. Solusinya adalah mencari rumah atau kantor lain sebagai penggantinya, dengan sistem kontrak,’’ ungkap Wahyudi.

Dia menyebutkan untuk kontrak, pihaknya menganggarkan rata-rata Rp 1,2 juta per bulan.  “Periode ini ada 13 kecamatan yang kantornya harus kontrak. Bertambah dari pemilu sebelumnya yang hanya delapan kecamatan,’’ urai Wahyudi.

Sementara untuk pengawasan, Wahyudi mengatakan saat ini sudah dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan program dari petahana, dalam hal ini adalah Bupati Malang H.M Sanusi.  Menurut Wahyudi pengawasan terhadap program petahana ini merupakan bagian dari pengawasan. Sekalipun penetapan calon belum dilakukan, dan belum masuk pada tahapan kampanye.

“Jika petahana turun ke desa-desa, anggota Panwascam melakukan pengawasan, selanjutnya menginventarisir program-program yang disampaikan petahana. Sehingga saat petahana ini nanti mencalonkan diri kembali, kami bisa melakukan proses,’’ tambahnya.

Proses yang dimaksud, adalah melakukan klarifikasi pada pihak-pihak terkait seiring dengan program-program tersebut. Dalam klarifikasi itu salah satu point pertanyaannya adalah, mulai kapan program itu berjalan, apakah program itu digulirkan pada tahun 2020 atau merupakan program rutin.

Selain itu point penting lainnya dalam klarifikasi adalah tujuan dari program. “Jika program itu menguntungan atau merugikan pasangan calon, maka jelas kami akan memproses,’’ ungkapnya.

Selain itu, Wahyudi juga sudah melayangkan surat imbauan kepada Bupati Malang H.M Sanusi, terkait dengan mutasi jabatan. Sesuai aturan dan undang-undang, Bupati yang akan mencalonkan diri kembali, dilarang melakukan mutasi, enam bulan sebelum ditetapkan. “Kalau dihitung, batas waktu enam bulan adalah 8 Januari 2020. Karena penetapannya adalah 8 Juni 2020. Rentang waktu tersebut, Bupati atau kepala daerah yang mencalonkan diri kembali tak boleh melakukan mutasi,’’ ujarnya.

Sebelum batas waktu itu, kata Wahyudi, tidak ada masalah. “Makanya beberapa waktu lalu mutasi dilakukan pada Selasa (7/1). Itu tidak apa-apa. Kalau masuk tanggal 8 Januari, itu tidak boleh,’’ tuturnya.

Kepala daerah boleh melakukan mutasi di rentang enam bulan jika mendapatkan surat rekomendasi dari Mendagri. “Ya imbauan sudah kami kirim, semoga itu dapat berjalan dengan baik, dan semuanya mematuhi,’’ pungkas Wahyudi. (ira/udi)

Editor : udi
Uploader : slatem
Penulis : ira
Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU