Mendekati APBD 2020, Serapan SKPD Masih Rendah

  • 27-08-2019 / 21:28 WIB
  • Kategori:Batu
Mendekati APBD 2020, Serapan SKPD Masih Rendah Pasar Sayur : Pembanguan pasar sayur tahap II di Kota Batu tengah dalam penggarapan jadi salah satu proyek besar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menghabiskan dana Rp 5 miliar. 

MALANGPOSTONLINE.COM - Rendahnya serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 Pemkot Batu yang hanya 42,91 persen atau Rp 429 miliar dari jumlah anggara Rp 1 triliun mendapat kritik keras dari wakil rakyat. Apalagi hingga bulan pada bulan Oktober 2019 ini Pemkot Batu harus segera mempersiapkan APBD tahun 2020.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud bahwa sisa waktu empat bulan yang ada harus dimaksimalkan untuk menjalankan kegiatan dan program yang belum dilaksakan SKPD. Tujuannya agar serapan di masing-masing SKPD bisa maksimal dan tak kembali menghasilkan SILPA yang tinggi.

"Rendahnya serapan yang tak mencapai diatas 50 persen memamg sangat disayangkan. Apalagi PAK sudah di dok oleh dewan. Karena itu kami harap tiap SKPD di bulan September ini fokus untuk segera melaksanakan kegiata dan programnya," ujar Didik kepada Malangpostonline.com Selasa (27/8) siang.

Ia menjelaskan, misalnya untuk dinas A, kegiatan yang belum dilaksanakan agar segera dilakukan. Begitu juga dengan program pembangunan yang sudah selesai agar segera di cek. Dengan begitu diungkap Didik, anggaran segera bisa dicairkan. 

"Jadi kalau untuk pembanguan agar segera dicek. Jika hasilnya bagus, maka segera dilakukan pembayaran ke pemborong," tegasnya.

Namun, menurutnya, yang paling berat jika kegiatan dan program di beberapa dinas yang sampai saat ini belum sama sekali. Apalagi sisa waktu semestar II tinggal empat bulan dan setiap pengerjaan pembangunan butuh waktu 90 hari.

"Nah pertqnyaan kami apakah waktu dengan empat bulan ini bisa  dilaksanakan atau tidak?," tanyanya. Karena itu, ia merekomendasikan agar bulan September ini setiap kegiatan dan program mulai berjalan.

Lebih lanjut, diungkap Didik, jika kegiatan dan program yang sudah direncakan oleh setiap dinas tak berjalan. Maka dipastikannya SILPA yang dihasilkan kembali tinggi seperti tahun 2018 yang mencapai Rp 273 miliar.

"Artinya dengen SILPA yang tinggi perencanaan yang dibuat oleh SKPD kurang maksimal. Itu merugikan masyarakat yang seharusnya merasakan hasil pembangunannya," paparmya.

Dari data laporan realisasi APBD Kota Batu sejak tanggal 1 Januari hingga 22 Agustus 2019 kamarin. Tercatat rata-rata serapan 42,91 persen atau Rp 429 miliar dari jumlah anggara Rp 1 triliun dengan tiga SKPD yang memiliki serapan paling rendah.

Tiga SKPD yang memiliki serapan terrendah tersebut serapannya masih dibawah 40 persen. Diantaranya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari anggaran Rp 43,7 miliar hanya terserap Rp 7,9 miliar atau 17,82 persen. 

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 44,7 miliar terserap Rp 16,8 miliar atau 37,61 persen. Kemudian Dinas Kesehatan dari anggaran Rp 53 masih terserap Rp 21 miliar atau 39,68 persen. (eri/Malangpostonline.com)

Editor : eri
Uploader : slatem
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU