Program Kotaku, Batu Belum Miliki SK Kumuh

  • 28-08-2019 / 21:08 WIB
  • Kategori:Batu
Program Kotaku, Batu Belum Miliki SK Kumuh WORKSHOP: Peserta workshop Program Kota Tanpa Kumuh mendengarkan pemaparan nara sumber di Bata Merah Guest House, Rabu (28/8) kemarin.

MALANGPOSTONLINE.COM – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) masih menjadi pekerjaan serius bagi Pemkot Batu. Kota Batu ternyata belum memiliki SK Kumuh untuk menyukseskan program  yang diinisiasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Permasalahan tersebut diketahui dalam Workshop Program Kota Tanpa Kumuh di Bata Merah Guest House Kota Batu, Rabu (28/8) kemarin. Sinergitas OPD sangat diperlukan agar Kota Batu mampu mempercepat penanganan permukiman kumuh. Penanganan ini melalui “Gerakan 100-0-100” atau 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

SK Kumuh adalah aturan agar masyarakat melakukan hidup sehat. Mereka tidak buang sampah sembarangan hingga buang air besar di sungai. Dengan SK kumuh, OPD bisa sinergi melakukan pembangunan sanitasi.

Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso MM yang hadir dalam workshop tersebut mengaku kaget karena Kota Batu belum memiliki SK Kota Tanpa Kumuh tersebut. "Saya kaget karena satu-satunya kota di Indonesia yang belum punya SK Kumuh hanya Kota Batu. Secepatnya, besok (hari ini) saya minta draftnya," ujar Punjul kepada Malang Post, Rabu (28/8) kemarin.

Perlu diketahui, kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya melalui program Kotaku ini adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan komunitas. Semua sinergi menangani kota tanpa kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku dilaksanakan pada 34 provinsi, tersebar 269 kabupaten/kota, dengan 11.067 desa/kelurahan. Semua berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota. Saat ini permukiman kumuh yang menjadi sasaran program Kotaku luasnya mencapai 23.656 hektar.

"Untuk mencapai program Kotaku ini perlu ada sinergitas antar OPD. Karena itu saya minta masukkan dan kritik agar Kota Batu menjadi kota tanpa kumuh," paparnya.

Ia menambahkan, kondisi kumuh di Kota tak hanya menjadi persoalan di Kota Batu, tapi juga kota lainnya. Menurutnya, faktor yang membuat kota menjadi kumuh adalah adanya urbanisasi.

Dari adanya urbaniasi tersebut, lanjut dia, masyarakat yang datang tidak memiliki pemahaman dan kesadaran menjaga lingkungan. Beberapa tempat masih kumuh adalah Sisir dan Temas karena padatnya penduduk.

"Dampak seperti ini (urbanisasi.red) menimbulkan permasalahan baru seperti sampah dan sanitasi. Itu karena mereka tak miliki tempat layak dan tinggal di daerah padat penduduk. Ini juga menjadi permasalahan kota lain," bebernya.

Meski begitu, pihaknya memberikan apresiasi adanya workshop terkait masalah kota kumuh. Dengan begitu, pihaknya segera merekomendasikan Pemkot Batu mengeluarkan SK Kumuh.

Sementara itu Tenaga Ahli kelembagaan dan Kolaborasi Pemprov Jawa Timur, Sri Surhatiningsih mengatakan, mengentaskan daerah kumuh sebuah kota butuh kolaborasi dan sinergitas. Satu pihak saja yang bekerja tidak bisa menuntaskan kekumuhan.

"Berbicara persoalan kumuh, tidak bisa selesai satu sektor saja. Tetapi kerja sama antar sektor. Perlu diketahui, indikator kumuh diantaranya seperti sanitasi, persampahan, drainase, limbah rumah tangga, hingga ruang terbuka public yang kurang baik," ungkapnya.

Untuk Kota Batu, ia meguraikan ada 15 wilayah direkomendasikan ke Pemkot Batu. Rekomendasi diberikan agar wilayah-wilayah itu mendapatkan penanganan sehingga tidak kumuh.

Ia menambhakan, selain sanitasi dan sampah, bencana seperti kebakaran pemukiman dan banjir juga menjadi indikator kumuh. Bahkan rumah yang berdiri di bantaran sungai juga salah satu indicator kumuh, termasuk ilegal dan berbahaya.

"Semua itu jadi target agar Program  Kotaku mampu berjalan dengan leading sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk menjalankan, harus ada perencanaan baik pada lingkungan dan kawasan, serta sinergitas OPD," sarannya.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Dinas Kesehatan. Selain itu perwakilan PHRI dan LSM juga hadir. (eri/feb/Malangpostonline.com)

Editor : feb
Uploader : slatem
Penulis : eri
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU