Diskusi Malang Post Forum, Prioritas Kerja DPRD Kota Batu 2019-2024 (3/habis)

Kerahkan Semua Kemampuan untuk Pertanian, Pariwisata dan Usaha Kecil

  • 03-09-2019 / 23:21 WIB
  • Kategori:Batu
Kerahkan Semua Kemampuan untuk Pertanian, Pariwisata dan Usaha Kecil M Firman/Malang Post SINERGI: Anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024, Wawali Kota Batu Ir Punjul Santoso MM, Direktur Malang Post Dewi Yuhana dan tim usai membahas berbagai prioritas pembangunan Kota Batu di Hotel Purnama.

SEBAGAI daerah agrowisata, Kota Batu harus memacu tiga sektor sekaligus. Yakni pertanian, pariwisata dan usaha kecil. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pun mesti jadi prioritas. Akan jadi masalah ketika salah satu dari tiga sektor tersebut tak bergerak maju.

Perkembangan tiga sektor tersebut diulas dalam diskusi Malang Post bersama anggota DPRD Kota Batu  periode 2019-2024 di Hotel Purnama, Rabu (28/8). Diskusi yang dipimpin Pemred sekaligus Direktur Malang Post Dewi Yuhana  itu juga dihadiri Wawali Kota Batu, Ir Punjul Santoso, MM. 

Punjul mengapresiasi diskusi ini. "Melalui diskusi, kami  berkomunikasi secara langsung dengan dewan. Tak hanya dalam sidang paripurna saja," katanya memulai pemaparan.

Ia lalu mengulas kebijakan pembangunan untuk memperkuat agrowisata. Di bidang pertanian dan  pariwisata lengkap dengan instrumen kebijakan. Contohnya rancangan peraturan daerah (ranperda) Bangunan Gedung, UMKM, peningkatan akses jalan, peningkatan SDM, dan pendidikan. Semuanya terus diupayakan Pemkot Batu. Tentunya melalui komunikasi dengan dewan untuk penganggarannya.

"Kami harap anggota dewan baru bisa menyesuaikan untuk berkomunikasi. Bagaimana kedepan berkomunikasi dengan kami sebagai mitra dan menjalankan tiga fungsinya," harap Punjul.

Ketua PDI Perjuangan Kota Batu ini menguraikan, berbagai permasalahan sudah disampaikan ke dinas terkait. Misalnya untuk UMKM,  telah mendorong Diskumdag melakukan pembinaan berkelanjutan.

"Contohnya di Beji ada potensi produk tempe. Ini kami dorong untuk dijadikan produk olahan seperti keripik tempe Sanan. Kemudian dipromosikan oleh Disparta," bebernya.

Begitu juga dengan bidang pertanian. Pemkot Batu telah mengupayakan pertanian organik. Hal ini juga harus didukung petani. Alasannya kebijakan tersebut tak bisa hanya satu arah saja.

Sementara pembatasan bangunan gedung telah dituangkan dalam Perda RTRW tahun 2019-2039. Salah satu konsentrasi aturan ini yakni membatasi pembangunan di daerah Kecamatan Bumiaji.

"Sedangkan untuk wisata desa, tiap desa telah mendapat anggaran antara Rp 4 miliar sampai 7 miliar melalui DD dan ADD. Ini bisa dimanfaatkan pemdes," tegasnya.

Untuk peningkatan SDM, Pemkot Batu telah memberikan BOSDA tingkat SD, SMP, dan SMA. Khusus untuk SMA, karena berada dalam kewenangan Pemprov Jatin, Pemkot Batu mengupayakan bantuan dana tersebut atas nama warga Kota Batu. Bukan institusinya.

"Ini agar kami tetap bisa membantu peningkatan SDM masyarakat Kota Batu. Saya harap bapak ibu anggota dewan bisa memberikan solusi dan masukan tak sebatas dalam hearing resmi. Tapi dengan turun bersama ke masyarakat. Sehingga mampu melakukan pembangunan dari dan oleh warga Batu untuk Indonesia," ajaknya.

Anggota dewan dari PKS, M Chaerul mengatakan Kota Batu tergolong daerah yang kondusif. Ia berpesan  agar pendidikan dan religiusitas dijadikan faktor penting bagi masyarakat. Dengan begitu warga yang berpendidikan mampu mengembangkan sektor pariwisata berbasis edukasi yang religi.

Anggota dewan asal Golkar, Didik Machmud mengungkapkan, visi misi Desa Berjaya Kota Berjaya bisa diwujudkan dengan menjadikan satu desa sebagai percontohan desa wisata. Dengan begitu masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sebagai dampak positif desa wisata.

"Mengembangkan desa wisata jadi salah satu cara meningkatkan perekonomian. Karena itu kami telah minta agar tanah bengkok desa digunakan untuk desa wisata. Dengan desa wisata pula akan mengangkat potensi desa tersebut," urainya.

Untuk mendukung pembangunan desa wisata diperlukan sinergitas antara organisasi perangkat daerah (OPD).  Misalkan DPUPR membangun akses jalan, kemudian Disparta mendampingi peningkatan SDM dan  promosi. Penambahan taman bermain dibangun oleh DLH, sedangkan pembangunan rest area di wilayah desa wisata tersebut.

Anggota dewan dari PKS, Saifudin juga melihat pariwisata di Kota Batu berkembang luar biasa. Namun ia menyayangkan jika perkembangan industri pariwisata tidak seimbang dengan SDM. Dia mengingatkan jangan sampai warga Kota Batu terasing di tengah perkembangan industri pariwisata.

Peningkatan SDM, lanjut Saifudin, tanggung jawab eksekutif dan legislatif. "Peningkatan SDM sangat penting. Tak hanya lima tahun kedepan. Eksekutif dan legislatif harus meninggalkan sesuatu yang berharga," harapnya.

Nur'Ali dari PKB menyoroti pemberdayaan dan pendampingan pelaku UMKM yang belum maksimal. Begitu pula perhatian terhadap pemasaran produk UMKM di pinggir jalan belum dilaksanakan.

Dia mengingatkan jangan sampai ada perlakuan yang berbeda antara pedagang kecil dengan perusahaan besar. Perusahaan besar, kata Nur’Ali, harusnya bisa merangkul UMKM. Bukan malah menyisihkan.

"Mudah-mudahan ini jadi prioritas di dewan maupun eksekutif. Sehingga masyarakat asli Batu bisa menikmati keberadaan tempat wisata di Kota Batu," tegasnya. (eri/van)

Editor : van
Uploader : abdi
Penulis : eri
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU