Tekan Angka Kekerasan Pada Anak dan Perempuan

Kota Batu Butuh Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

  • 05-09-2019 / 16:23 WIB
  • Kategori:Batu
Kota Batu Butuh Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin MODERATOR: Ketua SPD, Salma Safitri saat menjadi moderator pada acara pelatihan bagi paralegal bekerja sama dengan LBH APIK di Hotel Batu Permai, kemarin

BATU - Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Batu cukup tinggi. Ini karena Kota Batu belum menyelesaikan Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga banyak korban kekerasan anak dan perempuan tak dapat mengakses bantuan hukum karena faktor ekonomi. 

Dari permasalahan tersebut, asosiasi LBH APIK Indonesia dan Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu menggelar pelatihan bagi paralegal untuk membantu korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses hak dasar. Melihat dari grafik kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu dialami oleh warga kelas menengah kebawah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua SPD, Salma Safitri bahwa angka kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Batu cukup tinggi. Jumlah itu didapat dari penanganan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

"Kasus kekerasan ini seperti fenomena gunung es. Tak banyak yang melapor. Dari kasus yang ditangani oleh P2TP2A setiap tahunnya ada sekitar 25 kasus (mengacu tahun 2018.red)," ujar Salma kepada Malangpostonline.com di Hotel Palem Batu, Kamis (9/5) siang. 

Artinya setiap, lanjut dia, setiap bulan ada dua sampai tiga kasus yang dilporkan ke P2TP2A. Karena itulah pihaknya bekerja sama dengan LBH APIK Indonesia memggelar pelatihan bagi paralegal.

Tujuan digelar kegiatan tersebut untuk menyiapakan para kader atau paralegal di komunitas untuk membantu masyarakat yang tak bisa mengakses para lawyer karena mahal. 

"Namun yang menjadi permasalahan. Untuk mendukung advokasi bagi masyarakat miskin dibutuhkan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," tegasnya. 

Dengan adanya Perda tersebut, diungkap Salma, agar lembaga P2TP2A punya cukup daya dan dana atau ada bantuan dana dan logistik dalam membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus kekerasan perempuan dan anak. 

"Dengan adaya Perda advokasi bagi masyarajat miskin nanti. Maka ada kewajiban Pemda mnyiapakan anggaran khusus membantu korban," imbuhnya.

Selain Perda, lanjut Selma, pihaknya juga butuh shelter untuk korban kasus kekerasan anak. Sehingga saat terjadi kekerasan, anak bisa langsung dibawa ke shelter. 

Sementara itu, salah satu nara sumber Kanit PPA Kota Batu, Ipda Anton Hendry mengungkapkan bahwa kekerasan pada anak dan perempuan di Kota Batu terjadi peningkatan tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 tejadi penurunan. 

Ia menerangkan, beberapa kasus kekerasan pada perempuan karena faktor ekonomi. Sedangkan untuk kekerasan pada anak karena faktor lingkungan, latar belakang keluarga, dan pendidikan.

"Rata-rata kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan karena faktor perselingkuhan. Kalau anak karena berkelahi di kalangan pejarar," terangnya. 

Ia menambahkan, ketika ada laporan kedua kasus kekerasan tersebut tak bisa terburu-buru untuk dimasukkan adalam perkara pidana. Karena melihat usia yang masih muda dan menyangkut masa depan sag anak, penanganan perkara tidak lanjut sampai ke ranah hukum.

Begitu juga dengan kekerasan terhadap perempuan, yang diungkpanya sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Kecuali korban telah memiliki bukti yang lengkap terkait kekerasan yang dialaminya 

"Untuk mencegah terjadinya kekerasan ini, Polres telah melakukan langkah preventif seperti sosialisasi ke sekolah untuk pelajar tingkat SMP dan SMA. Bila perlu kami juga akan melakukan sosialisi di tingkat SD," ungkapnya. 

Ia menguraikan, untuk jumlah kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu semakin menurun tiga tahun ini. Tahun 2017 ada 22 kasus, 2018 ada 33 kasus, dan tahun 2019 ini tahun 15 kasus.

Dalam acara yang digelar di Hotel Batu Permai, selama tiga hari ini. Yakni 3-6 September 2019 diikuti 24 orang. Dengan 14 peserta dari Batu, termasuk delapan orang anggota/pegiat Suara Perempuan Desa (SPD) dan alumni Sekolah Perempuan. Sisanya, 10 orang dari Malang dan Tulungagung. (eri/Malangpostonline.com)

Editor : eri
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU