Roadshow KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi

Satu Investor Selalu Menang, Lawan Bareng-Bareng

  • 11-09-2019 / 00:00 WIB
  • Kategori:Batu
Satu Investor Selalu Menang, Lawan Bareng-Bareng Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si mendapat penjelasan di dalam bus KPK di lapangan parkir Balai Kota Among Tani Batu, kemarin.

BATU- Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tiba di Kota Batu Selasa (10/9) kemarin. Yang menarik, pada hari pertama digelar sosialisasi pencegahan korupsi bagi pelaku dunia usaha dan vendor pengadaan barang dan jasa di Kota Batu.

Sosialisasi yang menyasar pelaku usaha dan vendor pengadaan barang dan jasa itu karena tingginya iklim investasi di kota wisata ini. Sehingga banyak peluang besar terjadinya korupsi. Salah satu pemateri, Aris Dedy Arham dari tim program profesional integritas (Profit) KPK menyampaikan bahwa untuk mencegah korupsi bagi pelaku usaha dan kontraktor adalah dengan mendorong mereka untuk partisipasi bersama membangun Kota Batu.

Namun selalu ada kendala yang bagi pembangunan di Kota Batu karena adanya korupsi. Misalnya adanya investor atau kontraktor yang dekat dengan oknum pejabat di Kota Batu. Sehingga persaingan antar pengusaha, investor, dan kontraktor tidak sehat.

"Menanggapi pertanyaan ini perlu adanya partisipasi secara kolektif antar pengusaha. Artinya mereka harus berani memutus mata rantai seperti itu," ujar Aris kepada Malang Post, kemarin.

Lebih lanjut, ia meminta kepada pengusaha ketika tahu adanya KKN harus segera melaporkan. Sehingga proyek yang dikuasai oleh satu orang karena kedekatan dengan oknum pejabat di Kota Batu gagal.

"Gampangnya kalau ada satu investor terus menang harus dilawan bareng-bareng dan dilaporkan. Ini agar kompetisi sehat. Kalau gak nglawan akan memang akan mati. Ini memang butuh keberanian. Logika itu yang harus di balik," tegasnya.

Begitu juga dengan adanya pembayaran pajak hotel, restoran, hingga parkir yang banyak kebocoran. Diungkapnya pengusaha harus membayarkan. "Pengusaha harus bayar pajak. Mereka yang nilep siap-siap saja kebongkar. Karena pajak tersebut adalah uang yang numpang lewat," imbuhnya.

Ia menerangkan, bayar pajak sangat penting. Karena jika pajak disetor ke Pemda akan meningkatkan PAD. Artinya PAD akan naik unntuk pembangunan daerahnya dan secara tidak langsung omzet akan naik juga.

"Jadi tanpa harus nilep mereka akan tetap ramai. Karena dari PAD terus dilakukan pembangunan dan berimbas dengan kunjungan wisatawan yang datang," bebernya.

Agar tidak terjadi kebocoran tersebut, Arif menyarankan agar Pemda mewajibkan taping box. Yakni alat monitoring transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Sehingga dengan menggunakan taping box, setiap transaksi  yang dilakukan langsung tercatat. Mulai parkir, resto hingga hotel.

"Setiap orang bayar langsung kecatat. Sistem itu yang mendorong pembayaran yang langsung tercatat. Tepatnya transparan dan akuntabel," tegasnya.

Untruk optimalisasi pihaknya mendorong dengan sistem tersebut melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk alatnya. Ini wajib dipasang bagi semua anggota PHRI untuk peningkatan PAD. 

Namun sayangnya sistem tersebut belum dimaksimalkan di Kota Batu. Pasalnya Pemkot Batu belum memiliki payung hukum. "Idealnya sistem itu harus ada payung hukum dan didorong perwali. Karena atas dasar itu akan mendorong PHRI untuk memasang taping box," tegasnya.

Melalui sistem tersebut, lanjut dia, jangan harap perusahaan bisa curang. Karena nantinya juga akan terintegrasi dengan Dinas Perijinan, Kanwil Pajak. Sehingga akan diketahui pula mana perusahaan yang belum bayar pajak, izinnya habis hingga mana aset dalam sengketa.

Selain itu juga turut hadir, pemateri selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Prija Jatmika S.H yang menyampaikan tentang bahaya memberikan grtifikasi dan suap bagi pejabat dan pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Penasehat KPK, Sarwono Sutikno.

Selain sosialisi pencegahan korupsi bagi pengusaha dan kontraktor. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, dibuka oleh Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si.

Dalam sambutannya Dewanti menyampaikan bahwa kedatangan KPK dengan membuka media bus tersebut untuk mengedukasi dan mendektakan diri dengan semua elemen masyarakat Kota Batu.

"Tahun ini Jawa Timur, khususnya Kota Batu menjadi tempat Road Show KPK. Selain Jateng dan Bali," ujar Dewanti.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkot Batu telah jauh sebelumnya juga telah melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan dan pelaporan LHKPN. Serta fasilitasi gratifikasi dengan KPK hingga kegiatan pungli dengan Kepolisian.

"Kami juga sampaikan untuk laporan LHKPN pejabat Kota Batu telah melaporkan 100 persen," bebernya.

Selain itu, diungkapnya bahwa jelajah negeri road show KPK menggunakan bus sangatlah tepat. Pasalnya untuk pencegahan dini korupsi sejak usia sekolah.

Pemkot Batu, dijelaskan Dewanti, juga memiliki penguatan dalam mencegah pendidikan sejak dini dengan pendidikan karakter. Bahkan telah dibuatkan Perwali pendidikan anti korupsi yang direalisasikan dalam setiap mata pelajaran.

Tak hanya itu, Pemkot Batu telah menyiapkan regulasi untuk menetapkan unit kerja sebagai rintisan wilayah bebas korupsi. Tahun ini ditargetkan 10 unit kerja.

"Tidak berhenti dengan Road Show KPK ini akan ditindak lanjuti dengan rintisan unit kerja rintisan BPK," imbuhnya.

Beberapa unit kerja tersebut di antaranya Dispenduk, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinkes, Dindik, BKD, Inspektorat, Kec. Batu, Kec. Junrejo, Kec. Bumiaji, dan bagian layanan pengadaan setda dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Sementara itu, Penasehat KPK, Sarwono Sutikno menambahkan bahwa Road Show yang digelar KPK ini dalam rangka membantu Pemkot Batu untuk meningkatkan pelayanan, PAD dan tata kelola birokrasi agar lebih bermafaat bagi kehidupan rakyat.

"Fokus kegiatan melalui bus KPK ini untuk pencegahan korupsi. Lebih tepatnya upaya preventif agar tidak terjadi korupsi di Pemkot Batu," paparnya singkat.

Untuk rangkaian kegiatan, diawali dengan penandatanganan pakta integritas sebagai zona bebas korupsi olh Wali Kota Batu. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke bus KPK, penandatangan anti korupsi, dan peninjauan stand pelayanan rintisan anti korupsi milik Pemkot Batu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kejari Kota Batu, Sri Heny Alamsari, Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto, Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, Dandim 0818 Letkol Inf Ferry Muzawwad, dan jajaran OPD Pemkot Batu.(eri/ary)

Editor : ary
Uploader : hargodd
Penulis : eri
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU