Empat Tahun Berjalan, Penyelewengan DD 150 Kasus

  • 11-09-2019 / 13:05 WIB
  • Kategori:Batu
Empat Tahun Berjalan, Penyelewengan DD 150 Kasus MENDENGARKAN: Peserta klinik Kades Lawas mendengarkan pemaparan nara sumber dalam diskusi di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani Batu, Rabu (11/9) pagi.

BATU - Dana Desa (DD) yang diterima setiap desa sangat tinggi, rata-rata Rp 3,5 miliar per desa. Besarnya DD yang diterima tersebut rawan diselewengkan karena beberapa fsktor. Bisa karena faktor kesengajaan atau kurang fahamnya Kepala Desa dan perangkat terhadap aturan. 

Hal itu disampiakan Inspektur Provinsi Jawa Timur, Helmi Perdana Putera yang bertindak sebagai nara sumber dalam diskusi bertema klinik pengelolaan dana desa Kades Lawas (kawal desa melalui pengawasan). Diskusi ini merupakan rangkaian Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani Pemkot Batu, Rabu (11/9) ini. 

Inspektur Provinsi Jawa Timur, Helmi Perdana Putera menjelaskan tingginya DD menjadi perhatian penting. Selama kurun waktu 2015-2019 dana desa yang dikucurkan di seluruh Indonesia mencapai Rp 256 triliun. Dengan rata-rata tiap desa mendapat Rp 3,5 miliar.

Ia merinci dari awal dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Totalnya sekitar Rp 256 triliun.

"Dengan tingginya DD inilah yang muncul penyimpangan di desa. Sejak tahun 2015-2019 sekitar 150 kasus penyelewengan DD. Dengan prosentase 92 persen dilakukan Kepdes dengan istrinya. Kerugian tercatat Rp 30 miliar. Ini hasil penelitian MCW," ujar Helmi kepada Malangpostonline.com

Lebih lanjut, dari penyelewengan tersebut mengakibatkan kerugian mencapai Rp 30 miliar. Kasus penyelewengan DD ini menurutnya sudah menjadi isu nasional. Itu karena banyaknya Kades yang kena OTT.

"Yang kami sayangkan, penyelewengan ini bukan karena disengaja. Tapi Kepala Desa banyak yang tidak paham aturannya. Jadi bukan niat. Tapi karena tidak ada pendampingan dan pengawasan," bebernya. 

Untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan itulah, pihaknya membuka buka klinik pengelolaan dana desa Kades Lawas ke desa-desa. Sifatnya memberi pengetahuan tentang pertanggungjawaban dana desa agar tak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran.

"Melalui klinik Kades Lawas ini akan ada transfer knowlegde. Ini terbukti. Di Jatim ada 25 kasus penyelewengan DD tahun 2018-2019. Setelah dievaluasi dengan adanya klinik ini tidak ada kasus lagi," bebernya. 

Saat ini, ada 15 Kabupaten yang sudah ada klinik Kades Lawas. Kota Batu menjadi salah satu kota yang baru ikut program klinik Kades Lawas. Di sisi lain, dari data KPK Jawa Timur mendapat nilai rata-rata 74 dari penyerapan DD terbaik dan ketepatan pembangunannya dengan adanya klini Kades Lawas.

Sementara itu, Aris Dedy Arham dari tim program profesional integritas (Provit) KPK menambahkan dengan adanya klinik Kades Lawas ini bisa menghindari terjadinya penyelewengan. Pihaknya mengapresiasi hal tersebut.

"Memang jangkuan dan kewenangan KPK tak sampai ke Kades atau level desa. Bahkan di level kepala dinas. Karena ketika terjadi OTT kami serahkan ke kejaksaan atau kepolisian," bebernya. 

Namun, pihaknya mengapresiasi dengan adanya klinik Kades Lawas. Karena mampu menekan angka penyelewengan DD. Apalagi menurutnya, ada sekitar Rp 500 triliun dana yang terbagi di bidang kesehatan, pendidikan, dan DD. 

"DD jadi isu krusial. Karena itu mari kita selamatkan anggaran Rp 70 triliun untuk pembangunan desa yang lebih bermanfaat dengan mengawasi. Salah satunya melalui klinik Kades Lawas ini," paparnya.

Dalam diakusi tersebut dihadiri oleh Kades, Sekdes, bendahara, pendamping desa, dan operator siskeudes. (eri/feb)

Editor : feb
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU