Sisa Tiga Tahun, Dewan Pesimis 10 Program Prioritas Tak Selesai

  • 02-12-2019 / 17:33 WIB
  • Kategori:Batu
Sisa Tiga Tahun, Dewan Pesimis 10 Program Prioritas Tak Selesai Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurrochman

Malangpostonline.com, BATU - 10 program prioritas Pemkot Batu yang masuk dalam RPJMD Kota Batu 2017-2022 tinggal menyisakan waktu tiga tahun. Namun dalam pelaksanaanya program prioritas tersebut masih dalam proses kajian.

Sehingga dipastikan pada APBD Kota Batu tahun 2020 10 program prioritas tersebut belum bisa dilaksanakan pembagunannya. Sedangkan untuk pembangunan fisiknya baru bisa dilakukan dan dianggarkan pada APBD tahun 2020. Hal itu diungkapkan oleh Ketua I DPRD Kota Batu Nurrochman. 

Ia menerangkan, untuk 10 program prioritas itu diantaranya revitalisasi pasar tradisional, revitalisasi GOR Ganesha, peningkatan pengembangan infrastruktur jalan dan penataan kawasan paralayang berstandar internasional, dan pembangunan SDN Sumberbrantas dan SMPN 7 di Kecamatan Junrejo.

Kemudian pembangunan Puskesmas di Kecamatan Bumiaji dan Unit Transfusi Darah, pembangunan perpustakaan umum, rehab gedung kesenian, pembangunan museum HAM Munir, pembangunan gudang cold storage untuk penyimpanan hasil produk pertanian, serta pemantaban dan pemberdayaan pembangunan desa wisata.

"10 program prioritas tersebut mayoritas tidak bisa di wujudkan di tahun anggaran 2020. Karena tahun depan masih 10 program tersebut masih dalam tahap perencanaan Detail Engineering Design (DED)," ujar Nurrochman kepada Malangpostonline.com Senin (2/12) siang. 

Ia menguraikan satu persatu pembangunan daei 10 program yang tak bisa dilaksanakan tahun 2020. Mulari dari revitalisasi pasar tahun depan masih dalam perencanaan DED dan manajemen konstruksi (MK). 

"Jadi untuk revitalisasi pasat tidam mungkin bisa di bangun tahun 2020. Paling cepat bisa di anggarkan dan dilaksakan pada tahun 2002," imbuhnya. 

Kemudian untuk revitalisasi GOR Ganesha, diungkap Ketua DPC PKB Kota Batu ini masih perlu dilakukan komunikasikan dengan pihak PT. Gudang Garam sebagai perusahaan yang waktu itu membantu pembangunan gedungnya. Sementara tanah gor ganesha menurut Sekda sudah masuk aset pemerintah daerah.

Lebih lanjut untuk pemantaban dan pemberdayaan pembangunan desa wisata juga belum bisa maksimal. Karena Perda tentang desa wisata masih akan di bahas dan di tetapkan di tahun 2020. Kemudian Kepala Disparta juga masih Plt dan tidak membuat program kongkrit tentang pembangunan desa wisata, kecuali hanya studi banding-studi banding.

Untuk pembangunan SDN Sumberbrantas dan SMPN 7 di Kecamatan Junrejo, diungkapnya jika SDN Sumberbrantas di tahun 2020 hanya di anggarkan pembuatan akses jalan dan penahan tebing atau plengsengan.
Sementara pembanguan SMPN 7 mendapat warning dari MKKS swasta karena eksistensi sekolah swasta terancam.

Sedangkan unuk pembangunan museum HAM Munir, DED dan penyediaan anggaran tdk seimbang. Menurut pembahasan DED anggaran sekitar Rp 10 miliar. Sementara anggaran hanya Rp 5,4 miluar dan itu bersumber dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Timur.

"Untuk pembangunan gudang cold storage atau untuk penyimpanan hasil produk pertanian juga begitu. Belum ada perencanaan dan belum ada lokasi yang akan di bangun dan masih banyak lagi," paparnya.

Dengan belum terlaksananya pembangunan fisik dari 10 program prioritas pada tahun 2020 tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah harus serius memetakan program prioritas dalam setiap tahunnya melalui breakdown visi misi ke dalam RPJMD dan prioritaskan melalui RKPD tahunan. (eri/Malangpostonline.com,)

Editor :
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU