Kades Takut Kelola DD dan ADD

  • 08-12-2019 / 09:29 WIB
  • Kategori:Batu
Kades Takut Kelola DD dan ADD TAKUT DD: Kepala Desa terpilih Kota Batu masih banyak yang takut menggunakan DD karena aturan cukup ribet.

Malangpostonline.com - BATU-DD dan ADD yang diterima oleh 19 Desa di Kota Batu cukup tinggi. Dana desa (DD) sebesar Rp 26,5 miliar dan ADD sebesar Rp 59,7 miliar pada tahun 2019. Dari total serapan DD sebesar 78 persen, ADD sudah 75 persen hingga pencairan tahap tiga November 2019 bulan lalu. Rupanya, para kades masih takut dalam mengelola DD dan ADD.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, MD. Forkan.

Ia menjelaskan bahwa untuk Kota Batu penyerapan DD dan ADD diungkapnya memang kurang maksimal. Hal itu terjadi karena relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. Sehingga, hal ini berdampak pada pelaksanaan DD yang sudah terprogram sebelumnya.

”Masalah SDM menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan. Selain itu sebagian besar DD yang digunakan untuk program pembangunan," ujar Furkon kepada Malangpostonline.com.

Ia menerangkan, untuk pengerjaan proyek fisik misalnya butuh waktu cukup lama sekitar empat bulan. Sedangkan untuk pencariannya DD hanya memiliki jeda waktu yang singkat. Misalnya pencairan tahap 1 bulan Januari ke tahap 2 di Maret.

"Dengan hanya waktu dua bulan inilah banyak desa yang takut mencairkan DDnya. Sehingga penggunaannya tak maksimal dan menjadikannya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mencairkan DD tahap 1 setiap desa harus menyelesaikan Peraturan Desa (Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap 2 laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya dan tahap 3 baru laporan tahap 1 dan tahap 2 tahun berjalan.

"Mungkin prosedur yang cukup sulit inilah yang membuat Desa tak maksimal menyerap DD. Selain itu SDM perangkat desa yang masih rendah dan ketakutan Kepala Desa salah menggunakan juga menjadi beberapa persoalan sehingga penyerapan DD hanya mencapai 78 persen," bebernya.

Forkan menambahkan, tak maksimalnya serapan karena banyak desa yang memprioritaskan pembangunan fisik. Padahal DD juga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan SDM seperti penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas UMKM.

Sementara untuk penyelewengan anggaran, diungkap Furkon untuk Kota Batu dalam kurun waktu dua tahun terkahir diungkapnya tak ada kasus seperti korupsi. Ia memang berharap tidak ada penyelewengan DD.

Untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan itulah, pihaknya tahun 2020 akan membuka klinik pengelolaan dana desa yang disebut Kades Lawas (Kawal Desa melalui Pengawasan). Sifatnya memberi pengetahuan tentang pertanggung jawaban dana desa agar tak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran.

Melalui klinik Kades Lawas ini, ada transfer of knowledge. Diharapkan, program Kades Lawas yang akan diterapkan di Kota Batu mampu menekan SILPA DD. Dan menghindari kasus penyelewengan DD akibat ketidak sengajaan atau Pemdes tak mengetahui aturan.

Untuk rincian DD di masing-masing desa itu antara lain, Kecamatan Bumiaji, untuk Desa Punten mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1 miliar dan ADD sebesar Rp 2,8 miliar. Desa Gunungsari mendapatkan DD sebesar Rp 1,7 miliar dan ADD Rp 3,6 miliar. Desa Tulungrejo mendapatkan DD sebesar Rp 1,9 miliar dan ADD Rp 3,4 miliar.

Desa Sumbergondo mendapatkan DD Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Pandanrejo memperoleh anggaran DD sebesar Rp 1,2 miliar. Desa Bumiaji mendapatkan DD sebesar Rp 1,3 miliar. Desa Giripurno memperoleh anggaran DD sebesar Rp 2,1 miliar. Desa Bulukerto mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar.

Desa Sumberbrantas memperoleh DD sebesar Rp 1,2 miliar Untuk di Kecamatan Batu Desa Sumberejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar. Desa Oro-oro ombo mendapatkan DD Rp 1,miliar 6 Desa Sidomulyo mendapatkan DD sebesar Rp 1,2 miliar. Desa Pesanggrahan mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 miliar .

Dan Kecamatan Junrejo, Desa Beji memperoleh DD sebesar Rp 1,1 miliar, Desa Junrejo memperoleh DD sebesar Rp 1,4 miliar, Desa Tlekung memperoleh anggaran DD sebesar Rp 1,1 miliar dan Desa Mojorejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1 miliar.

Kemudian Desa Pendem mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 miliar serta Desa Torongrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar.(eri/ary/Malangpostonline.com)

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : ya

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU