Maksimalkan Peran TPAD

  • 08-12-2019 / 10:00 WIB
  • Kategori:Batu
Maksimalkan Peran TPAD

Malangpostonline.com, BATU - Pemkot Batu memerangi korupsi dengan memaksimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D). Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si menegaskan, perencanaan yang matang dari setiap program juga memegang peranan yang penting. Dari perencanaan matang tersebut, aksi korupsi bisa dicegah.

"Perencanaan yang matang selalu saya tekankan kepada tiap OPD agar setiap program berjalan maksimal. Dengan perencanaan matang setiap lelang yang dikerjakan akan berjalan sesuai rencana," papar Dewanti kepada Malang Post.

Selain perencanaan matang, dalam setiap pengerjaan program atau proyek, pihaknya juga menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D). Sehingga setiap OPD yang memiliki proyek akan mendapat pendampingan agar tidak ada penyalahgunaan.

Ia mencontohkan pembangunan pasar sayur tahap II dengan anggaran senilai Rp 5 miliar. Dalam pelaksanaannya dikawal oleh TP4D. Selain menggandeng TP4D pihaknya juga telah melakukan setiap tahapan seperti pemenang tender sesuai dengan persyaratan yang telah disusun.

“Seperti pemenang tender pasar sayur tahap II adalah real akses dari internet. Kami tidak tahu siapa. Tapi ketika di lapangan ya sudah bekerja. Ketika ada hal yang tidak sesuai di lapangan nanti akan diproses oleh TP4D,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman bahwa perencanaan matang dalam setiap program anggaran, kerja sama dengan TP4D, dan transparansi dalam setiap pengerjaan proyek menjadi salah satu cara mencegah terjadinya korupsi.

"Perencanaan matang, MoU dengan Kejari melalui TP4D, dan transparansi dalam setiap program adalah salah satu cara untuk mencegah potensi korupsi. Jika tiga hal itu dilakukan setidaknya mampu meminimalisir terjadinya korupsi," papar Ketua DPC PKB Kota Batu ini.

Lebih ia mencontohkan, untuk anggaran DD misalnya serapan di Kota Batu tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya ketakutan Kepala Desa salah melangkah dalam menggunakan anggaran.

Untuk tingkat desa, lanjut dia, perlu adanya sinergitas DP3AP2KB dengan Kepala Desa. Tujuannya agar penyerapan DD tidak disalahgunakan dan maksimal.

Kemudian Desa perlu tenaga ahli bidang teknis menyangkut perencanaan. Untuk perencanaan dinilainya penting. Karena agar tidak meleset dari tujuan awal dan juga waktu pengerjaan yang akan merugikan masyarakat.

"Serta adanya kerja sama dengan Kejari melalui TP4D. Dengan begitu baik eksekutif maupun legislatif tidak akan gegabah dalam menjalankan program atau proyek. Serta adanya transparansi agar masyarakat tahu setiap anggaran dan kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah," pungkasnya.(eri/ary/Malangpostonline.com)

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU